PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

A. UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN INDONESIA 1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas, sehingga pada 1 Maret 1945 Jenderal Kumakichi Harada inengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPLJPKI). Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Anggota dari badan penyelidik ini terdiri atas 60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang (mereka tidak mempunyai suara). Sebagai ketua ditunjuk KRT Radjiman Widyodiningrat (seorang nasionalis tua) dan wakil ketua, yaitu R. Surono dan seorang lagi dari orang Jepang. Badan penyelidik ini diresmikan pada 29 Mei 1945, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesar militer Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah Ketujuh Jenderal Izagaki yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah Keenambelas Jenderal Yuichiro Nagano. Sidang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan Dasar Negara itu di antaranya Mr. Muh Yamin, Prof. Dr. Supomo, Ir. Soekarno. 1. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh Yamin mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia Merdeka di antaranya: a. Peri Kebangsaan b. Peri Kemanusiaan c. Peri Ketuhanan d. Peri Kerakyatan e. Kesejahteraan Rakyat 2. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu: a. Persatuan b. Kekeluargaan c. Mufakat dan Demokrasi d. Musyawarah e. Keadilan Sosial 3. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekamo mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama Pancasila (nama yang diajukan oleh seorang ahli bahasa yang duduk di sampingnya). Kelima rancangan dasar yang diajukan itu di antaranya. a. Kebangsaan Indonesia b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan c. Mufakat atau Demokrasi d. Kesejahteraan Sosial e. Ketuhanan Yang Maha Esa Setelah persidangan pertama itu selesai, BPUPKI menunda persidangan hingga bulan Juli 1945. Namun pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Soekamo, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakar, Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso membentuk Panitia Sembilan atau Panitia Kecil. Panitia Sembilan ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Dokumen ini dikenal sebagai Piagam Djakarta, yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan berkewajiban men-jalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Piagam Djakarta kemudian menjadi Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. alam perumusan Piagam Djakarta sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, diadakan perubahan pada sila pertama, yaitu dari "Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan seperti ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam agama. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi linkai menggantikan BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga orang tokoh bangsa Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Widyodi-ningrat berangkat ke Saigon/Dalat (Vietnam Selatan) untuk memenuhi pang-gilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi guna menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Untuk pelaksanaannya dibentuk PPKI dan wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas jajahan Belanda. Anggota PPKI terdiri atas 21 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Namun, tanpa seizin Jepang, PPKI diambil alih oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia menjadi badan perjuangan milik bangsa Indonesia dengan menambah keanggotaannya menjadi 27 orang. 2. Landasan Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Indonesia yang akan menjadi negara merdeka, sudah tentu mempunyai landasan dasar yang dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari. Landasan itu adalah landasan dasar nasional dan" landasan dasar internasional. Landasan dasar nasional Landasan ini tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun pokok-pokok isi Pembukaan UUD 1945 adalah: a. Bahwa Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan b. Dan perjuangan kemerdekaan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. c. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. d. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Landasan dasar internasional Untuk memperkuat kedudukan negara Indonesia merdeka dan sebagai bukti-bukti internasional tentang hak-hak dari segala bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, maka dapat kita teliti deklarasi-deklarasi dunia maupun piagam-piagam bersejarah seperti: 1. Piagam Atlantik (Atlantic Charter), 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris). Isi pokok dari piagam itu adalah sebagai berikut: a. tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli. b. setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri. c. setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. 2. Piagam San Fransisco, merupakan Piagam PBB yang diresmikan dan ditandatangani oleh 50 negara sebagai negara yang pertama menjadi anggotanya. Dalam Piagam PBB ini disebutkan: "... kami akan meneguhkan keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama ... serta berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas". Berdasarkan kedua piagam itu, maka bangsa Indonesia berhak menentukan nasib sendiri, berhak untuk hidup bebas dari kemiskinan serta rasa takut. Maka berdasarkan piagam tersebut pula, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki kedudukan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. B. PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 1. Peristiwa Rengasdengklok Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Berita itu dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di wilayah Indonesia. Walaupun demikian, berita menyerahnya Jepang diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC (British Broadcasting Corporation) London. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta baru kembali ke tanah air setelah memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Baru segera mengadakan pertemuan setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 08.00 malam, para pemuda berkumpul di ruang belakang laboratorium bakteriologi, Jalan Pegangsaan Tirnur No. 13, Jakarta di bawah pimpinan Chaerul Saleh. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau negara lainnya. Dengan segala macam bukti dan logika. Bung Karno menolak pandangan golongan pemuda. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia hams dilaksanakan melalui revolusi secara teroganisir, karena pihaknya ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditentukan tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sebaliknya, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo ber¬pendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia, baik datangnya dari pemerintah Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, Jepang telah kalah dalam Perang Pasifik dan yang perlu dihadapi adalah pasukan Sekutu yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan bangsa Belanda atas wilayah Indonesia. Persoalan ini tidak mendapat tanggapan dari golongan pemuda, dan mereka tetap pada prinsip semula, sehingga terjadilah perbedaan pendapat mengenai masalah kemer¬dekaan antara golongan tua dengan golongan muda. Per¬bedaan pendapat itu mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta (golongan tua) ke Rengasdengklok (kota Kawedanaan di sebelah timur Jakarta) tanggal 16 Agustus 1945, agar jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Rengasdengklok dipilih karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta - Cirebon. Di samping itu, mereka dengan mudah dapat mengawasi tenfara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok/ Karawang, Jawa Barat. Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok sehari penuh/ dengan menempati rumah milik warga masyarakat keturunan Tionghoa yang bernama Jo Ki Song. Para pemuda berupaya menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan tentara Jepang. Namun, upaya itu tidak dapat dilaksa-nakan. Tampaknya kedua pemimpin bangsa Indonesia itu mempunyai wibawa yang cukup besar, sehingga para pemuda merasa segan untuk men-dekatinya, apalagi melakukan penekanan. Sementara itu, melalui pembicaraan Sudancho Singgih dengan Soekarno, menyatakan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan pernyataan Soekarno itu, maka pada tengah hari Sudancho Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Soekarno kepada kawan-kawannya dan para pemimpin pemuda. Saat itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subardjo (mewakili golongan tua) dengan Wikana (mewakili golongan muda). Dari perundingan itu tercapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Di samping itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perun¬dingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu. Akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput dari Rengasdengklok. Sebelum berangkat ke Rengasdengklok, Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu/ Komandan Kompi Sudancho Subeno bersedia melepas Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut tiba di Jakarta pukul 17.30 WIB. 2. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 (sekarang Perpustakaan Nasional, Depdiknas). Naskah proklamasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Ahmad Subardjo. Dalam perumusan naskah proklamasi itu, Ir. Soekarno membuat konsep dan kemudian disempumakan dengan pendapat dari Drs. Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo. Saat menjelang subuh, naskah proklamasi berhasil disele-saikan dan Ir. Soekarno membuka perte-muan dengan para hadirin. Ir. Soekarno menyarankan kepada seluruh yang hadir itu agar menandatangani naskah prokla¬masi sebagai wakil-wakil bangsa Indo¬nesia. Saran Ir. Soekarno itu diperkuat oleh Drs. Moh. Hatta dengan mengambil contoh pada Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh 13 utusan dari negara-negara bagian. Namun, usul itu ditentang oleh seorang tokoh golongan pemuda yaitu Sukami. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni itu diterima dengan baik oleh para hadirin. Setelah mendapat persetujuan, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik sesuai dengan naskah tulisan tangan-nya yang telah mengalami perubahan-perubahan yang telah disepakatinya. 3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pertemuan yang menghasilkan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah terwujud naskah proklamasi, muncul masalah baru, yaitu bagaimana cara menyebarluaskan naskah tersebut ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sementara itu, Sukami melaporkan bahwa Lapangan Ikada (sekarang bagian tenggara Lapangan Monumen Nasional) telah dipersiapkan sebagai tempat berkumpul masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, jalan-jalan menuju Lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang dengan bersenjata lengkap. Keadaan seperti itu sangat rawan bentrokan yang mungkin terjadi antara rakyat yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pasukan Jepang. Di pihak lain, Ir. Soekarno menganggap bahwa apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Lapangan Ikada, dikhawatirkan akan mengalami kegagalan akibat terjadinya bentrokan antara rakyat Indonesia dan pihak Jepang. Oleh karena itu, disepakati bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di depan rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (pertengahan bulan Ramadhan). Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan sebelum membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. C. PENYEBARLUASAN BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 1. Penyebarluasan Berita Proklamasi Sambutan dan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia cukup luas di kalangan masyarakat Indonesia. Berita tentang proklamasi tersebut menyebar ke hampir seluruh penjuru tanah air. Berita tersebut menyebar melalui media massa surat kabar maupun radio. Walaupun masih dikuasai oleh tentara Jepang, ternyata radio merupakan sarana penting di dalam menyebarluaskan berita proklamasi. Tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang bekerja pada stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipura. Semua stasiun radio dan stasiun kereta api di Pulau Jawa merupakan sarana untuk meneruskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar sampai kepada masyarakat Indonesia. Kantor berita Jepang, Domei dapat dikacaukan, bahkan berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. Sinar api kemerdekaan Indonesia itupun terus merayap ke mana-mana, ke seluruh pelosok Pulau Jawa kemudian menyeberang lautan menuju ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Tjahaja yang terbit di Bandung dan Soeara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata^pasukan Jepang, pengambilalihan pucuk pimpinan dan semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping melalui siaran radio, koran dan selebaran-selebaran, berita proklamasi secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Utusan-utusan itu di antaranya, Teuku Muhammad Hasan (Aceh), Sam Ratulangi (Sulawesi), Ketut Pudja (Bali), AA Hamidan (Kalimantan). 2. Dukungan Rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia a. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Pada tanggal 19 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan rapat raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) dengan tujuan agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Rakyat telah siap menunggu perintah dan tugas-tugas selanjutnya dalam rangka mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyelenggaraan rapat raksasa di Lapangan Ikada ini dipelopori oleh kalangan pemuda. Para pemuda (khususnya yang berada di Jakarta dan sekitarnya) telah siap menerima perintah dari para pemimpin Republik Indonesia, tetapi perintah yang ditunggu itu tidak kunjung datang hingga tanggal 19 Agustus 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Agustus 1945 diperkirakan sekitar 200-300 ribu rakyat berkumpul di Lapangan Ikada. Rakyat yang terdiri atas unsur-unsur rakyat yang berasal dari Jakarta, Tange-rang, Bekasi, dan sekitarnya, serta para pemuda yang berasal dari Seinen-dan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan BKR. Persiapan penyelenggaraan rapat raksasa itu dilakukan secara beranting oleh organisasi pemuda, BKR, Barisan Pelopor, Pamong Desa, API, RT, pelajar dan Hisbullah. Walaupun demikian, rapat raksasa yang dilakukan di Lapangan Ikada itu mengalami banyak hambatan seperti: 1) Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang melarang pelaksanaan rapat-rapat. 2) Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri, mengingat bahaya yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang itu. 3) Pada saat terlaksananya rapat itu, Lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius satu kilometer oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet. Berbagai hambatan itu dapat dihadapinya dan Presiden Soekarno mengucapkan pidato singkat sebagai berikut. "..... Sebenarnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perintah untuk membatalkan rapat mi. Tetapi karena saudara-saudara memaksa, maka saya datang ke sini lengkap dengan menteri-menteri. Saya sekarang berbicara sebagai saudaramu, Bung Karno. Saya minta saudara-saudara tinggal tenang dan mengerti akan pimpinan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kalau memang saudara percaya kepada pemerintah Republik Indonesia yang akan memper¬tahankan Proklamasi Kemerdekaan ini, walaupun kami akan robek karenanya. Maka berikanlah kepercayaan itu kepada kami, dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dan disipliner. Sesudah perintah kami ini, marilah kita sekarang pulang dengan tenang dan tentram ..." Setelah mendengar pidato Bung Karno, rakyat berangsur-angsur pulang dengan tertib. Kemerdekaan telah rnenjadi dambaan bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun yang silam, bahkan mereka siap berkorban hanya untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, rapat di Lapangan Ikada merupakan gambaran tekad bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara dari segala bentuk penjajahan dan kekuasaan bangsa asing. b. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Dalam upaya mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Atas dukungannya Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan pernyataan sebagai berikut. Kami Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan: 1) Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia; 2) Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat muled saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lain kami pegang seluruhnya; 3) Bahwa hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe, 1876 (1 September 1945). Hamengku Buwono IX Melalui pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat secara resmi menjadi bagian wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu mendapat sambutan dari seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan serta memper¬tahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 3. Tindakan-tindakan Heroik di Berbagai Kota Rapat raksasa di Lapangan Ikada hanya berlangsung beberapa menit dan berhasil mempertemukan rakyat dengan pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, di seluruh daerah kekuasaan Republik Indonesia terjadi perebutan kekuasaan, baik dilakukan dengan cara kekerasan maupun dilakukan dengan jalan perundingan. Tindakan-tindakan bangsa Indonesia dalam merebut kekuasaan dari tangan Jepang dilakukan dengan merebut tempat-tempat yang dianggap penting dan merebut persenjataan Jepang. Daerah-daerah yang bergejolak itu adalah sebagai berikut. Di Surabaya Selama bulan September 1945, terjadi perebutan senjata di arsenal (gudang mesiu) Don Bosco dan perebutan Markas Pertahanan di Jawa Timur. Selain itu, juga dilakukan perebutan atas pangkalan Angkatan Laut di Ujung beserta Markas Tentara Jepang dan juga merebut pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota. Pada tanggal 22 September 1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden itu terjadi ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel itu dengan bantuan pasukan Sekutu yang diterjunkan di Gunung Sari. Orang-orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak tiang bendera Hotel Yamato. Keadaan itu memancing kemarahan pemuda Indonesia. Hotel itu diserbu oleh para pemuda setelah permintaan Residen Soedirman untuk menurunkan bendera ditolak oleh Belanda. Beberapa orang pemuda akhirnya mengambil langkah-langkah keras, yaitu memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda dengan menyobek warna biru serta menaikkan kembali bendera Merah Putih. Sasaran berikutnya adalah Markas Kempetai yang dianggap sebagai lambang kekejaman pemerintah Jepang (kantor itu terletak di depan kantor Gubernur Jawa Timur sekarang). Di Yogyakarta Perebutan kekuasaan di daerah Yogyakarta dilakukan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10.00 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa pemerintah Jepang menyerahkan semua kantor yang dikuasainya kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Di Semarang Pada tanggal 14 Oktober 1945, 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh pemuda Indonesia ke Semarang dengan rencana untuk menawannya di penjara Bulu. Namun dalam perjalanan, sebagian dari tawanan itu berhasil melarikan din dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido. Para pemuda menjadi marah, sehingga melakukan perebutan dan pendudukan terhadap kantor pemerintah Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang ditangkap dan ditawan. Namun pada keesokkan harinya pasukan Jepang melakukan serbuan ke Semarang dari tangsinya yang terletak di Jatingaleh. Dengan demikian, terjadilah pertempuran lima hari di Semarang. Korban yang jatuh di dalam pertempuran itu diperkirakan 990 orang dari kedua belah pihak. Di Sulawesi Selatan Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi tiba di Saparua, Bulukumba. Kemudian setelah tiba di Makassar, Sam Ratulangi langsung menyusun pemerintahan. Sam Ratulangi menjabat sebagai Gubernur Sulawesi dan Mr. Audi Zainal Abidin diangkat menjadi Sekretaris Daerah. Sementara itu, kalangan pemuda menganggap bahwa tindakan Gubernur terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, para pemuda mengorganisir diri serta merencanakan untuk merebut gedung yang dianggap penting seperti studio radio, tangsi militer, dan pos polisi. Kelompok itu terdiri atas kelompok Barisan Berani Mati. Dalam kelompok pemuda itu juga terdapat mantan Kaigun, Heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka telah bergerak menuju sasaran dan juga melakukan pendudukan. Perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda dan rakyat Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk dapat menegakkan dan membela proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gerakan yang dilakukan oleh rakyat di dalam menegakkan kemerdekaan itu terus menjalar hingga ke daerah Gorontalo dan Minahasa. Di Kalimantan Di beberapa daerah di Kalimantan terjadi gerakan yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya demonstrasi pengibaran bendera Merah Putih dan menyelenggaraan rapat-rapat. Pada tanggal 18 Nopember 1945 berkumpul kira-kira 8.000 orang di depan kompleks NICA di kota Balikpapan sambil membawa bendera Merah Putih. Di Sumbawa Pada bulan Desember 1945, para pemuda Indonesia di Sumbawa melakukan aksi. Mereka melakukan perebutan terhadap pos-pos militer Jepang, yaitu terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Di Bali Para pemuda di Bali membentuk beberapa organisasi dalam rangka mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Indonesia. Organisasi pemuda itu, antara lain adalah AMI (Angkatan Muda Indonesia) dan PRI (Pemuda Republik Indonesia). Organisasi pemuda itu berusaha menegakkan kedaulatan Republik Indonesia melalui perundingan, tetapi mendapat hambatan dari pihak Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945, mereka secara serentak melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang Di Biak - Papua Pada tanggal 14 Maret 1948 terjadi pemberontakan di Biak (Papua) dengan sasaran Kamp NICA dan tangsi Sorido. Pemberontakan itu gagal dan dua orang pemimpinnya dihukum mati, sedangkan yang lainnya dihukum seumur hidup. Di Banda Aceh Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Namun, pada tanggal 12 Oktober 1945 Shukokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda dan menyatakan bahwa walaupun Jepang kalah, keamanan dan ketertiban masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang dan meminta agar semua perkumpulan pemuda menghentikan kegiatannya. Jepang juga mengancam akan membubarkan segala bentuk organisasi pemuda tersebut. Pimpinan pemuda menolak dengan keras dan pertemuan itu berubah menjadi ajang perbedaan pendapat antara kalangan pemuda dan pihak Jepang. Perseteruan terus berlangsung, akhirnya para pemuda merebut dan mengambil alih kantor pemerintah dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pelucutan senjata Jepang terjadi di beberapa tempat dan bentrokan dengan pasukan Jepang juga terjadi di daerah Langsa, Lho Naga, Ulee Lheue, dan tempat-tempat lainnya di Aceh. Di Sumatera Selatan Pada tanggal 8 Oktober 1945 terjadi perebutart kekuasaan di Sumatera Selatan. Residen Sumatera Selatan, Dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Setelah upacara itu, pegawai negeri kembali ke kantor, serta mengibarkan bendera Merah Putih di kantornya masing-masing. Dalam upacara itu diumumkan bahwa seluruh Karesidenan Palembang hanya terdapat satu kekuasaan yaitu kekuasaan dari Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang terjadi tanpa insiden, karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadinya demonstrasi. D. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DAN KELENGKAPAN NEGARA INDONESIA 1. Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang PPKI itu dibahas berbagai persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru diproklamasi-kan. Bahkan materi yang dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari sidang BPUPKI tanggal 10 - 16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Keputusan yang berhasil dicapai dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut. a. Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara yang dibahas dalam siding BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). b. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari Negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Selanjutnya PPKI memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden serta Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. c. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu). Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk serta mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945, yairu sehari setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia telah memiliki sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. 2. Pembentukan Lembaga-lembaga Kelengkapan Negara Dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga negara ini, maka Presiden menetapkan membentuk lembaga-lembaga negara yang erat kaitannya dengan masalah-masalah awal yang dihadapi Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang perlu dan mendesak untuk dibentuk oleh pemerintah pada saat itu adalah sebagai berikut. a. Pembentukan Lembaga Kementerian (Departemen) Menteri merupakan jabatan yang memimpin departemen-departemen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga kementerian juga diikuti dengan pembentukan departemen-departemen. Departemen ini menangani bidang-bidang yang lebih khusus lagi, sehingga seorang menteri yang diangkat untuk memimpin departemen, hendaknya memahami bidang yang akan ditanganinya itu. Departemen-departemen yang dibentuk beserta menteri-menteri yang diangkat adalah sebagai berikut. 1) Departemen Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah 2) Departemen Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo 3) Departemen Keuangan : Mr. A.A. Maramis 4) Departemen Kehakiman : Prof. Mr. Supomo 5) Departemen Kemakmuran : Ir. Surahman T. Adi suryo 6) Departemen Keamanan Rakyat : Supriyadi 7) Departemen Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo 8) Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantoro 9) Departemen Penerangan : Mr. Amir Syarifudin 10) Departemen Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri 11) Departemen Pekerjaan Umum : Abi Kusno Cokrosuyoso 12) Departemen Perhubungan (ad interim) : Abi Kusno Cokrosuyoso Pembentukan lembaga kementerian (departemen) ini tidak menyimpang dari UUD 1945. Dalam UUD 1945 telah dicantumkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki hak prerogatif di dalam mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Menteri sewaktu-waktu dapat diganti apabila seorang menteri di dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Presiden. Atau seorang menteri melakukan tindak pidana atau berurusan dengan masalah-masalah hukum yang berlaku di Indonesia. b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta) dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta. Hasil yang dapat dicapai adalah sebagai berikut. 1) KNI (Komite Nasional Indonesia) merupakan badan atau lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). KNI ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. 2) PNI (Partai Nasional Indonesia) dirancang menjadi partai tunggal negara Republik Indonesia, tetapi dibatalkan. 3) BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah. Komite Nasional Indonesia akhimya berhasil dibentuk dengan baik. Bahkan selanjutnya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Komite Nasional Indonesia Pusat dipimpin oleh Kasman Singodimedjo dan Suwiryo sebagai sekretarisnya. Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat terdiri atas 136 orang. Pada tanggal 25 Agustus 1945 pemerintah Republik Indonesia dengan resmi mengumumkan terbentuknya KNIP dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk dalam pemilihan umum. Kemudian atas desakan Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) Sutan Syahrir, pada tanggal 3 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Politik yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi dari Maklumat Politik itu adalah sebagai berikut. 1) Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena partai politik itu dapat membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat. 2) Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Dengan demikian, KNIP memiliki peranan dan tugas yang sangat penting pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, karena dapat membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Di samping itu, juga dapat memberikan masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. c. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Setelah mendengar laporan panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subardjo, rapat dilanjutkan dengan membahas masalah pertahanan dan keamanan negara. Panitia kecil yang membahas masalah pertahanan dan keamanan negara itu dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Panitia kecil itu mengusulkan sebagai berikut. 1) Rencana pembelaan negara dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengandung unsur politik perang, tidak dapat diterima. 2) Tentara PETA di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubar-kan, karena merupakan organisasi buatan Jepang yang kedudukannya di dalam dunia internasional tidak memiliki ketentuan dan kekuatan hukum. Negara Indonesia membutuhkan alat pertahanan negara yang sebaik-baiknya. Oleh sebab itu sidang mengusulkan agar Presiden memanggil pemuka-pemuka yang cakap di bidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat. Sidang menerima usul tersebut secara akiamasi. Adapun urusan kepolisian dimasukkan dan menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Peserta sidang mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar menunjuk panitia pelaksana untuk mempersiapkan pembentukkan tentara kebangsaan dan kepolisian. Selanjutnya Presiden menunjuk Abdul Kadir (ketua), Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk mempersiap¬kan pembentukannya. Di samping itu, peserta sidang juga membahas perlunya dengan segera diciptakan ketentraman dan keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, para pemuda meminta Presiden dan Wakil Presiden menghadiri rapat yang diselenggarakan di Jalan Prapatan 10 Jakarta, pukul 14.55. Rapat dipimpin oleh Adam Malik bersama Kasman Singodimedjo dan Ki Hajar Dewantara. Dalam rapat itu, Adam Malik membacakan dekrit mengenai lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari anggota-anggota PETA maupun Heiho. Presiden dan Wakil Presiden tidak keberatan terhadap usul itu, namun belum dapat memutuskan pada saat itu. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekamo dalam pidatonya melalui siaran radio mengumumkan pembentukan tiga badan, termasuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). 1) Provinsi Sumatera : Teuku Muhammad Hasan 2) Provinsi Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo 3) Provinsi Jawa Timur : R.M. Suryo 4) Provinsi Jawa Tengah : R. Panji Suroso 5) Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I Gusti Ketutu Pudja 6) Provinsi Maluku : Mr. J. Latuharhary 7) Provinsi Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi 8) Provinsi Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor 4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dibentuklah perangkat-perangkat atau lembaga-lembaga daerah dengan tugas dan wewenang yang telah diatur perundangan-undangan. Lembaga-lembaga pemerintahan yang terdapat di daerah-daerah seperti: • Lembaga Pemerintah Daerah; Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala daerah dengan tugas dan wewenangnya adalah menjalankan pemerinta¬han atas daerah yang dikuasainya. Kepala daerah itu merupakan wakil dari pemerintah pusat di dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah-nya. • Lembaga Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI-D); Lembaga ini sebagai tindak lanjut dari pembenrukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI-P). Lembaga ini diduduki oleh perwakilan dari partai-partai politik yang ada pada daerah-daerah bersangkutan. Tugasnya adalah membantu gubernur dalam menjalankan tugas dan kepengawasan dalam tugas-tugas gubernur sebelum terbentuknya DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui pemilihan umum. • Lembaga Teknis Daerah; lembaga ini merupakan institusi yang membantu pelaksanaan pemerintahan dari seorang kepala daerah. Lembaga teknis ini juga disebut dengan Dinas, dan terdiri atas Badan Peneliti dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan, Badan Pelatihan dan sebagainya. • Dinas Daerah; lembaga ini merupakan unsur pelaksana dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Dinas-dinas daerah ini di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penerangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendapatan dan sebagainya. • Wakil Kepala Daerah; wakil kepala daerah adalah pembantu kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah dapat mengganti-kan tugas dan wewenangnya. • Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang tugasnya membantu Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan atas daerah yang di perintahnya. Sekretariat Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. E. PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN Dl BERBAGAI DAERAH 1. Pertempuran Surabaya (10 Nopember 1945) Pertempuran di Surabaya melawan pasukan Sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Perebutan kekuasaan dan senjata yang dilakukan oleh para pemuda berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif antara pihak Indonesia dengan sekutu. Para pemuda sebelumnya sudah berhasil memiliki senjata dengan cara merampas dari tentara Jepang yang telah dinyatakan kalah perang. Pemerintah mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan para pemuda, dengan maksud mempersenjatai diri dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Namun, pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Dengan tujuan melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu. Pemimpin pasukan Sekutu menemui Gubernur Jawa Timur R.M. Soerjo untuk membicarakan maksud kedatangan mereka. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby berhasil mencapai suatu kesepakatan yaitu: a. Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. b. Disetujuinya kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. c. Akan segera dibentuk kontak biro sehingga kerja sama dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. d. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Pihak Republik Indonesia akhirnya memperkenankan tentara Inggris memasuki kota dengan suatu syarat bahwa hanya obyek-obyek yang sesuai dengan tugasnya saja yang dapat diduduki, seperti kamp-kamp tawanan perang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam harinya satu peleton pasukan Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer (seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda) bersama kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan dengan melakukan pendudukan terhadap Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio dan obyek-obyek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11.00 pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Brigadir Jenderal Mallaby mengaku tidak tahu menahu soal pamflet-pamflet tersebut. la bahkan berpendirian bahwa sekalipun sudah terdapat perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia, tetapi ia akan melaksanakan tindakan sesuai dengan isi pamflet-pamflet tersebut. Sikap itu menghilangkan kepercayaan pemerintah Republik Indonesia terhadap pihak Inggris. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas, sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29 dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan Sekutu dapat dipukul mundur dan bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Pemimpin pasukan Sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby berhasil ditawan oleh para pemuda Indonesia. Melihat kenyataan seperti itu, Komandan pasukan Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara bangsa Indonesia dengan pasukan Sekutu-Inggris di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Kamo, Bung Hatta dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akan tetapi setelah Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifuddin berserta Hawthorn kembali ke Jakarta, pertempuran tidak dapat dielakkan lagi dan menyebabkan terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Pasukan Inggris kemudian mendatangkan bala bantuan dari Divisi V dipimpin Mayor Jenderal Mansergh dengan 24.000 orang anak buahnya mendarat di Surabaya. Tanggal 9 Nopember 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara, apabila orang-orang Indonesia tidak menaati ultimatum itu. Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya: ".....semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 Nopember 1945 pukul 06.00 pagi, pada tempat yang telah ditentukan dan membawa be.nd.era Merah Putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak seratus meter dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah." Ultimatum itu ternyata tidak ditaati. Pada tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. 2. Pertempuran Ambarawa - Magelang Pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Nopember 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran itu terjadi antara pasukan TKR bersama rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu-Inggris. Peristiwa itu berlatar belakang insiden di Magelang sesudah men-daratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Republik Indonesia memperkenankan mereka masuk ke wilayah RI untuk mengurus masalah tawanan perang bangsa Belanda yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Akan tetapi kedatangan pasukan Sekutu-Inggris diikuti oleh orang-orang NICA (Nederland Indische Civil Administration) yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di kota Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Sekutu-Inggris dan NICA. Insiden itu berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethell datang ke Magelang tanggal 2 Nopember 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Naskah persetujuan itu di antaranya berisi: a. Pihak Sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI (Allied Prisoners War and Interneers atau Tawanan Perang dan Interniran Sekutu). Jumlah pasukanSekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu. b. Jalan Ambarawa - Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia - Sekutu. c. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Pihak Sekutu ternyata mengingkari janjinya. Pada tanggal 20 Nopember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan tentara Sekutu. Pada tanggal 21 Nopember 1945, pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun, tanggal 22 Nopember 1945 pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama dengan pasukan pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang pasukan TKR dari Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 Nopember 1945 dan berhasil menduduki desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya yang sebelumnya diduduki sekutu. Batalyon Imam Androngi meneruskan gerakan pengejarannya disusul 3 batalyon dari Yogyakarta, yaitu Batalyon 10 Divisi III di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalyon 8 di bawah pimpinan Mayor Sardjono dan Batalyon Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengancam kedudukan pasukan kita dari belakang dengan tank-tanknya. Untuk meng-hindari jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bendano. Dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin oleh M Sarbini, Batalyon Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Onie Sastroatmodjo dan Batalyon dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di desa Jambu. Para komandan pasukan kemudian mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghasilkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan ber-tempat di Magelang. Sejak saat itu, Ambarawa dibagi atas empat sektor, yaitu Sektor Utara, Sektor Selatan, Sektor Barat, dan Sektor Timur. Pada tanggal 26 Nopember 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Soedirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pasukan Sekutu-Inggris terusir dari Banyubiru pada tanggal 5 Desember 1945, yang merupa-kan garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Soedirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan masing-masing komandan sektor. Akhirnya Kolonel Soedirman mengambil suatu kesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan untuk itu perlu dilaksanakan serangan terakhir. Serangan direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 04.30 dipimpin oleh masing-masing komandan yang akan melakukan serangan secara mendadak dari semua sektor. Adapun keberadaan badan-badan perjuangan dapat menjadi tenaga cadangan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan-pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam tiga kota utama di Jawa Tengah yaitu Surakarta, Magelang dan terutama Yogyakarta yang menjadi pusat kedudukan Markas Tertinggi TKR. 3. Pertempuran Medan Area Pada tanggal 9 Nopember 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang diikuti oleh pasukan NICA. Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menempati beberapa Hotel yang terdapat di kota Medan, seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria dan hotel-hotel lainnya. Selanjutnya mereka ditempatkan di Binjai, Tanjung Lapangan. Sehari setelah mendarat, Tim RAPWI mendatangi kamp-kamp tawanan yang ada di Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Kelompok itu langsung dibentuk menjadi medan Batalyon KNIL. Dengan adanya kekuatan itu, ternyata bekas tawanan menjadi arogan dan sewenang-wenang sehingga memancing munculnya insiden. Insiden pertama terjadi tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan. Insiden itu berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-nginjak lencana Merah Putih. Akibat-nya hotel itu diserang dan dirusak oleh kalangan pemuda. Dampak dari insiden itu menjalar ke beberapa kota lain seperti Pematang Siantar, dan Brastagi. Pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatera Timur dengan pemimpinnya Achmad Tahir. Selanjut¬nya diadakan pemanggilan bekas Giyugun dan Heiho ke Sumatera Timur. Di samping TKR, terbentuk juga badan-badan perjuangan yang sejak tanggal 15 Oktober 1945 menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatera yang kemudian berganti menjadi Pesindo. Gambar : Prajurit-prajurit yang tergabung dalam Divisi Banteng di Sumatera Tengah, sedang melakukan konsolidasi untuk mempertahankan wilayah Sumatera dari ancaman tentara Sekutu-NICA Setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tentang terbentuknya partai-partai politik pada bulan November 1945, di Sumatera dibentuk laskar-laskar partai. PNI memiliki laskar yang bernama Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), PKI mempunyai Barisan Merah, Masyumi mempunyai laskar Hisbullah dan Parkindo mendirikan Pemuda Parkindo. Sementara itu pada 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal T.E.D Kelly memberi ultimatum agar para pemuda Medan menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Pasukan Sekutu-Inggris juga semakin memperkeruh suasana dengan permusuhan dikalangan pemuda Indonesia di Sumatera. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu-Inggris memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di daerah-daerah pinggiran kota Medan. Sejak saat itu nama Medan Area menjadi terkenal. Inggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di Medan. Bahkan pada tanggal 10 Desember 1945, mereka berusaha menghancurkan konsenterasi TKR di Trepes. Aksi tersebut tentu saja mendapat perlawanan yang sengit dari pemuda Medan. Dengan terjadinya peristiwa seperti itu, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata yang mereka miliki dan jika tidak akan ditembak mati. Pada bulan April 1946 tentara Sekutu Inggris sudah mulai mendesak Pemerintah Republik Indonesia di Medan. Gubernur, Markas Besar Divisi TKR dan Walikota pindah ke Pematang Siantar. Inggris pun akhirnya menduduki kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, diselenggarakan pertemuan di Tebing Tinggi antara para komando pasukan yang berjuang di Medan yang memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen itu terdiri atas empat sektor, dan tiap sektor dibagi atas empat subsektor. Tiap sektor berkekuatan satu batalyon. Markas Komando Resimen berkedudukan di Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah komando itulah mereka meneruskan perjuangannya. 4. Bandung Lautan Api Pasukan Sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan Oktober 1945. Menjelang November 1945, Pasukan NICA melakukan aksi teror di Bandung. Masuknya tentara sekutu (Inggris dan Gurkha) dimanfaat-kan NICA untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Namun semangat juang rakyat dan para pemuda Bandung tetap berkobar. Pertempuran besar dan kecil berlangsung terns di kota Bandung untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru didirikan. Untuk meredakan ketegangan diadakan perundingan antara pihak RI dengan Sekutu/NICA. Akhirnya, Bandung dibagi menjadi dua bagian. Pasukan sekutu menduduki wilayah Bandung bagian utara, sedangkan Indonesia memperoleh bagian selatan. Dalam situasi yang sedang memanas tersebut, bendungan Sungai Cikapundung jebol dan menyebabkan banjir besar dalam kota. Meskipun pihak Indonesia telah mengosongkan Bandung utara, tapi sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km. Hal itu menyebabkan rakyat Bandung marah. Mereka kemudian melakukan aksi pertempuran dengan membumihanguskan segenap penjuru Bandung selatan. Bandung terbakar hebat dari batas timur Cicadas sampai batas barat Andir. Satu juta jiwa penduduknya mengungsi ke luar kota pada tanggal 23 dan 24 Maret 1946. Meninggalkan Bandung yang telah menjadi lautan api. Sementara itu benteng NICA di Dayeuh Kolot, Bandung Selatan di-kepung oleh para pejuang Bandung. Kemudian muncul pemuda bernama Muhamad Toha yang berjibaku untuk menghancurkan gudang mesiu dengan membawa alat peledak. Gudang mesiu milik NICA itu hancur dan Toha gugur dalam menunaikan tugasnya. Peristiwa itu difilmkan dengan judul Toha Pahlawan Bandung Selatan. 5. Peristiwa Merah Putih di Manado Peristiwa Merah Putih terjadi tanggal 14 Februari 1946 di Manado. Para pemuda tergabung dalam pasukan KNIL Kompeni VII bersama laskar rakyat dari barisan pejuang melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditahan. Pada tanggal 16 Februari 1946 mereka mengeluarkan surat selebaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Manado telah berada di tangan bangsa Indonesia. Untuk mernperkuat kedudukan Republik Indonesia, para pemimpin dan pemuda menyusun pasukan keamanan dengan nama Pasukan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Waisan. Bendera Merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama satu bulan, yaitu sejak tanggal 14 Februari 1946. Dr. Sam Ratulangi diangkat sebagai Gubernur Sulawesi bertugas untuk memperjuangkan keamanan dan kedaulatan rakyat Sulawesi. la memerintahkan pembentukan Badan Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Dr. Sam Ratulangi membuat petisi yang ditandatangani oleh 540 pemuka masyarakat Sulawesi. Dalam petisi itu dinyatakan bahwa seluruh rakyat Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Oleh karena petisi itu, pada tahun 1946, Sam Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui (Irian Barat dan sekarang Papua). 6. Pertempuran Margarana (20 Nopember 1946) Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, lebih kurang 2.000 tentara Belanda mendarat di Pulau Bali. Diikuti oleh tokoh-tokoh Bali yang pro terhadap Belanda. Ketika Belanda mendarat di Pulau Bali, pimpinan Laskar Bali, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, sedang menghadap ke Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta. Ketika kembali dari Yogyakarta I Gusti Ngurah Rai menemukan pasukannya porak-poranda akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda. I Gusti Ngurah Rai terus berusaha untuk mempersatukan kembali pasukannya, sementara Belanda terus membujuk Ngurah Rai agar mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Namun, ajakan itu ditolaknya. Penolakan itu terlihat dari isi surat balasannya kepada Belanda. Ngurah Rai menyatakan bahwa "Bali bukan tempat untuk perundingan dan perundingan merupakan hak dari pemimpin kami di pusat". Disamping itu, Ngurah Rai juga menyatakan bahwa "Pulau Bali bergolak karena kedatangan pasukan Belanda. Apabila menginginkan pulau Bali aman dan damai, Belanda harus angkat kaki dari Pulau Bali". Setelah berhasil menghimpun dan mempersatukan kembali pasukannya, pada tanggal 18 Nopember 1946, Ngurah Rai bersama pasukannya melakukan serangan terhadap Markas Belanda yang ada di kota Tabanan. Dalam peperangan itu pasukan Ngurah Rai mengalami kemenangan. Setelah kemenangan itu, pasukan Ngurah Rai mundur ke arah utara dan memusatkan markas perjuangannya di desa Margarana. Oleh karena mengalami kekalahan pada tanggal 20 Nopember 1946 Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Pulau Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Daerah Margarana diserang dengan tiba-tiba sehingga terjadi pertempuran sengit. Dalam pertempuran itu, Ngurah Rai menyerukan perang puputan (perang habis-habisan). I Gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur dalam perang itu. Perang itu lebih dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Setiap tahun yaitu pada tanggal 20 Nopember, selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan Margarana oleh rakyat Bali. 7. Perjanjian Linggarjati Perlawanan hebat dari rakyat dan para pemuda Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan menyebabkan Inggris menarik suatu kesimpulan bahwa sengketa antara Indonesia dengan Belanda tidak mungkin dapat diselesaikan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan cara diplomasi. Usaha merintis perundingan itu dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Sir Phillip Christison, Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies), dengan jalan mempertemukan Presiden Soekarno dengan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. Van Mook. pada bulan Oktober 1945. Usaha Christison mengalami kegagalan, karena masing-masing pihak berpegang pada pendiriannya. Perundingan diadakan kembali pada tanggal 10 November 1946. Pemerintah Inggris mengirim Sir Archibald dark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia. Dalam perundingan itu pemerintah Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara persemakmuran (Commonwealth) melalui masa peralihan 10 tahun. Namun Indonesia menginginkan negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia bersedia membayar semua utang pemerintah Hindia Belanda sebelum tanggal 6 Maret 1942. Namun, pemerintah Belanda menolak konsesi itu. Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Dalam perundingan itu, Belanda menolak usul yang diajukan dark Kerr tentang pengakuan kedaulatan secara de facto wilayah Indonesia yang terdiri atas Sumatera dan Jawa. Pemerintah Belanda hanya bersedia mengakui de facto terhadap daerah Jawa dan Madura saja. Sementara itu, usulan pemerintah Belanda agar wilayah Indonesia tetap berada di bawah naungan kerajaan Belanda ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda, maka pada tanggal 10 November 1946 diadakan perundingan di Linggarjati. Pihak Indonesia dipimpin oleh dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman dan Jenderal Oerip Soemohardjo. Inggris mengirim Lord Killearn sebagai penengah setelah komisi gencatan senjata terbentuk. Isi persetujuan Linggarjati antara lain: a. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk negara federasi bernama Negara Indonesia Serikat. b. Negara Indonesia Serikat tetap terikat dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan Belanda, dengan wadah Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Setelah naskah ditandatangani, muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai hasil perundingan tersebut. Golongan yang pro adalah golongan-golongan yang mendukung pemerintah, seperti golongan sosialis yang tergabung dalam sayap kiri. Sebaliknya golongan yang kontra adalah golongan nasionalis, Islam dan sekuler yang tergabung dalam Gerakan Benteng Republik Indonesia. Namun dengan menambah suara dalam KNIP, pemerintah Republik Indonesia berhasil mendapat dukungan KNIP. Maka pada tanggal 25 Mart 1947 pihak Indonesia menyetujui Perjanjian Linggarjati.

GAGASAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

1. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) Munculnya PPPKI dipelopori oleh Ir. Soekarno. Gagasan munculnya PPPKI ini adalah sebagai akibat gagalnya gerakan PKI dalam menumbangkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, Ir. Soekamo ber-pendapat bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak akan dapat diusir dari wilayah Indonesia tanpa adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat maupun organisasi-organisasi di wilayah Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pembentukan federasi organisasi-organisasi politik di wilayah Indonesia, maka diadakanlah suatu pertemuan. Pertemuan itu diselenggarakan di Bandung dari tanggal 17-18 Desember 1927 dan dihadiri wakil dari berbagai organisasi. Wakil-wakil dari PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumateranen Bond, Kaum Betawi dan kelompok studi Indonesia sepakat mendirikan federasi partai politik yang bernama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Setelah PPPKI terbentuk, maka PPPKI berupaya untuk menyelenggara-kan kongres dalam rangka memantapkan perjuangan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Kongres PPPKI pertama diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Dalam kongres itu wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu merupakan permulaan era baru bagi gerakan kebangsaan Indonesia. Rapat kerja yang diselenggarakan pada kongres PPPKI itu membahas masalah pendidikan nasional, bank nasional, dan cara-cara memperkuat kerja sama. Tokoh-tokoh yang hadir dalam rapat kerja itu di antaranya HOS Cokroaminoto (PSI), Ir. Soekarno (PNI), Otto Subrata (Pasundan), Muhammad Husni Thamrin (Kaum Betawi). Tokoh-tokoh tersebut berhasil menyiapkan aksi jangka pendek. Sementara itu kongres juga berhasil menunjuk Sutomo menduduki jabatan Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Namun sebelum PPPKI berhasil menjadi federasi dari kekuatan partai politik, tiba-tiba pemerintah kolonial Belanda melakukan intervensi terhadap partai-partai yang bersifat nonkooperasi. Intervensi pemerintah kolonial Belanda itu dapat mempercepat runtuhnya PPPKI. Maka dalam kongres PPPKI kedua di Solo 25-27 Desember 1929 perpecahan semakin tampak jelas antara golongan moderat dan golongan radikal. Di samping itu, juga masalah kebangsaan dipersoalkan kembali. Hal ini disebabkan kelompok Islam tidak mau menerima istilah kebangsaan (alasannya karena yang digabung pada PPPKI itu hanyalah organisasi dari kelompok nasionalis saja). Namun Ir. Soekarno sebagai pencetus berdirinya PPPKI menyatakan bahwa istilah nasionalis itu bukan hanya istilah kebangsaan saja tetapi nasional. Bahkan secara tegas setiap partai menyatakan cita-cita nasional yaitu bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka /istilah kebangsaan telah itu tercantum di dalamnya. Perpecahan yang terjadi dalam PPPKI tidak dapat dihindarkan lagi. Ir. Soekarno yang dipandang sebagai simbol pemersatu dalam tubuh PPPKI, pada bulan Agustus 1930 dihadapkan pada pengadilan negeri Bandung. la ditangkap setelah menghadiri kongres PPPKI di Yogyakarta. 2. Kongres Pemuda a. Latar Belakang Munculnya Kongres Pemuda Indonesia Perkembangan nasionalisme Indonesia terjadi secara simultan dan tidak menjangkau partai-partai politik serta organisasi-organisasi pemuda yang berada dalam proses politik yang makin meningkat. Perhimpunan dan federasi dari berbagai kelompok organisasi tersebut merupakan salah satu wadah yang diinginkan pada waktu itu, karena hanya melalui kerjasama dan wadah bersama itu gerakan kebangsaan menjadi lebih kuat. Para pelajar dan mahasiswa dari beberapa organisasi mulai bergabung dalam satu wadah bersama, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926. Anggota terbanyak berasal dari mahasiswa fakultas hukum, teknik, dan kedokteran di Bandung dan Jakarta. Untuk merealisasikan semangat persatuan dalam wadah nasionalisme itu, mereka menyelenggarakan Kongres Pemuda I pada bulan Mei tahun 1926. Mereka ingin menyingkirkan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan daerah dan ingin menciptakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta (Batavia) dengan dipimpin oleh Moh. Tabrahi dari Jong Java. Tujuan kongres adalah membentuk badan sentral, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua per¬kumpulan pemuda kebangsaan. Kongres diadakan oleh semua perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak dan Jong Islamieten Bond. Mereka membentuk badan komite yang diketuai oleh Moh. Tabrani dari Jong Java, sekretaris Jamaluddin Adi Negoro dari Jong Sumatranen Bond dan bendahara Suwarso. Anggota panitia penyelenggara kongres lain adalah Bahder Johan (Jong Sumatera Bond), Jan Toule Soulemwir, Paul Pinontoan, Hamami, Sanusi Pane, dan Sarbini. Dalam buku Verslag Van Hel Eerste Indonesisch }ong Conggres yang diterbitkan oleh panitia kongres, Moh Tabrani, di dalam karangannya tentang Kongres Pemuda I mengatakan, "menggugah semangat kerjasama di antara bermacam organisasi pemuda tanah air kita, supaya dapat mewujudkan kelahiran persatuan Indonesia, di tengah bangsa-bangsa di dunia". Dalam kongres tersebut Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond memberikan ceramah tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. la mengatakan, tanpa mengurangi penghargaan terhadap bahasa-bahasa daerah seperti Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Rotti, Batak dan lain-lain, menurutnya hanya ada dua bahasa yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang mendukung harapan menjadi bahasa persatuan di masa depan. Namun menurut keyakinannya, bahasa Melayu lambat laun akan menjadi Bahasa Persatuan atau Bahasa Pergaulan bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi, pembicaraan mengenai fusi dari semua perkumpulan pemuda tidak mendatangkan keputusan di dalam kongres. Meskipun demikian, kongres telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu. Setelah kongres selesai, diadakan konferensi lanjutan pada tanggal 15 Agustus 1926 yang dihadiri oleh wakil-wakil Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Batak. Koferensi mengambil suatu keputusan, supaya usaha yang telah dirintis pada Kongres Pemuda Indonesia I dilanjutkan dengan membentuk fusi pemuda atau federasi pemuda. b. Kongres Pemuda Indonesia II Perkumpulan pemuda yang memegang peranan aktif dalam Kongres Pemuda Indonesia II adalah Pemuda Indonesia dan PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). Mereka mengambil inisiatif untuk melaksanakan kongres. Di samping itu, kongres juga dihadiri oleh Jong Java, Jong Suma¬tranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon dan Jong Batak. Pemuda Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 20 Pebruari 1927. Para mahasiswa yang tergabung dalam Algemene Studie Club dan PPPI mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Mahasiswa-mahasiswa anggota Perhimpunan Indonesia yang telah kembali dari Belanda antara lain Sartono S.H, Surname S.H, Ir. Soekarno, IT. Anwari, Iskaq S.H, Budiarto S.H, dan Wiryono S.H. Seperti halnya PNI, Pemuda Indonesia berpaham kebangsaan Indonesia yang radikal. Mereka menggelarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia yang berasaskan persatuan (unitaris) serta bertujuan untuk memperluas dan menyebarkan ide persatuan Indonesia di kalangan perkumpulan pemuda. Dengan demikian Pemuda Indonesia adalah perkumpulan pemuda yang bersifat nasionalis dan meninggalkan sifat-sifat kedaerahannya. PPPI adalah perkumpulan dari para mahasiswa Recht Shoolgeschar dan STOVIA. Organisasi ini didirikan pada bulan September 1926 di Jakarta oleh beberapa mahasiswa di antaranya Sugondo, Suwiryo, Suryono, dan Susalit. Anggotanya terdiri atas para mahasiswa Jakarta dan Bandung. Asas PPPI sangat dipengaruhi oleh asas Perhimpunan Indonesia di Belanda, yaitu: 1) Kebangkitan Indonesia; 2) Antitesis kolonial di antara penjajahan dan yang dijajah, nonkooperatif; 3) mendidik para anggotanya dalam memenuhi kewajibannya di masyarakat, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian asas PPPI sama dengan Pemuda Indonesia, yaitu sama-sama meninggalkan sifat kedaerahan. Oleh karena itu, peranan PPPI dan Pemuda Indonesia sangat besar dalam mempelopori cita-cita kesatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda II. Ketua PPPI pertama adalah Prof. A. Sigit dan kemudian digantikan Sugondo Joyopuspito (juga menjadi ketua pelaksana Kongres Pemuda II). Fenyelenggaraan Kongres Pemuda II mengadakan tiga kali rapat. Rapat dilakukan di Gedung Katholik Jonglingen Bond di Waterloopein. Rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 pagi di Gedung Oost Java Bioscoop di Koningsplein Noord dan rapat ketiga (rapat terakhir) pada tanggal 28 Oktober 1928 malam di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat 106 Jakarta. Dalam rapat ini disetujui usul resolusi yang dirancang oleh Muhammad Yamin, yakni Sumpah Pemuda yang berisi satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa Indonesia. Rapat dihadiri oleh sekitar 750 orang yang terdiri atas wakil-wakil perkumpulan pemuda. Kongres berhasil menetapkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang selanjutnya menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pada malam penutupan kongres, untuk kali pertama diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh penggubahnya, W.R Supratman. la menyanyikan lagu tersebut dengan mengguna-kan biola, karena jika dinyanyikan dengan syaimya kemungkinan akan dilarang oleh polisi. Sejak saat itu lagu Indonesia Raya diakui sebagai lagu kebangsaan oleh PNI, PPKI, Indonesia Muda, dan hampir semua perkumpulan Pemuda. 3. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) a. Petisi Sutarjo Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkooperatif jelas tidak mendapat jalan, dan harus ada di bawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, rupanya masih ada jalan untuk meneruskan perjuangan lewat Dewan Rakyat. Partai-partai politik masih ada kesepakatan untuk melakukan aksi bersama, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936. Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda. la menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun masih ada dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat. Petisi yang ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kwo Kwat Tiong dapat dipandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian mengatakan bahwa penganjur petisi itu tidak ada bedanya dengan r peminta-minta yang minta dikasihani, sedangkan yang lain mengatakan petisi .itu mengurangi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. rPartai Kristen, Partai Katolik, dan kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan pada saat yang tidak tepat, karena ada masalah-masalah lain yang lebih besar dan sedang dihadapi. Meskipun dalam Dewan Rakyat lebih banyak menyetujui petisi itu, tetapi peme¬rintah menganggap masih terlalu prematur dan otonomi yang diusulkan dianggap tidak wajar. Dengan kata lain, pemerintah tidak menginginkan adanya perubahan yang di¬anggap membuka peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial. Makin majunya tuntutan para nasionalis membuktikan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, karena pemerintah masih memegang kuat paternalismenya, sehingga dapat diramalkan bahwa Petisi Sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menganggap bahwa petisi harus disebarluaskan ke tengah masyarakat. Pada tahun 1938 banyak diselenggaarakan rapat untuk mendukung petisi itu. Rapat-rapat itu merupakan suatu usaha gigih yang dilakukan para nasionalis waktu itu. b. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan Indonesia Berparlemen 1) Latar Belakang Berdirinya GAPI Keputusan penolakan Petisi Sutarjo itu sangat mengecewakan para pemimpin nasibnal. Lebih-lebih kalau dilihat dari lamanya petisi itu meng-gantung sampai dua tahun baru diberitahukan penolakan, yang sudah barang tentu mengecewakan barisan nasional. Hal ini jelas melemahkan semangat mereka dan ada tanda-tanda terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengata¬kan bahwa kegagalan itu karena kemauan kita kurang kuat. Namun perlu dilihat mengapa kegagalan itu tidak menimbulkan reaksi di pihak pergerakan secara jelas. Memang perlu diketahui bahwa saat itu kekuatan pemukul pergerakan sedang dalam keadaan terikat dan sudah tidak bebas lagi mengayunkan tangannya secara bebas. Mereka hanya mau menerima kenyataan dan menerima keadaan mengenai kelemahan sendiri sambil mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Aksi secara besar-besaran tidak tampak dan PPPKI yang sudah ada ternyata tidak mampu menyusun kekuatan baru. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, Muhammad Husni Thamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru yaitu mendirikan GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII. Dari banyaknya partai yang tergabung jelas bahwa organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional baru yang lebih efektif dari pada bergerak sendiri-sendiri. Itu semua adalah dorongan dari dalam yang ingin membentuk wadah bersama guna memobilisasikan kekuatan massa, sedangkan dorongan dari luar berupa ancaman perang yang segera timbul karena Jepang sudah bergerak ke Selatan. Kerja sama ini dapat direalisasikan jika rakyat Indonesia diberi hak-hak baru. 2) Perkembangan GAPI GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Jika tuntutan GAPI itu diluluskan oleh pemerintah, GAPI akan mengajak seluruh rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap pemerintah karena penolakan Petisi Sutarjo. Pada tanggal 24 Oktober 1939, GAPI membentuk badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan GAPI selanjutnya dilakukan oleh KRI dengan mengadakan kongres-kongres. "Indonesia Berparlemen" tetap merupakan tujuan utama GAPI, selain memajukan masalah-masalah sosial-ekonomi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan dan bendera Merah Putih menjadi bendera Indonesia. Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI dan sangat disayangkan karena ia tidak akan memberi perubahan sebelum perang selesai. Untuk ini semua pemerintah hanya menjawab dengan membentuk Komisi Visman. Meskipun demikian, GAPI terus menempuh demi tercapainya "Indonesia Berparlemen". Jelas bahwa GAPI benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang mengingin kan negara yang berdiri sendiri. Untuk lebih mengefektifkan perjuangan GAPI, KRI yang sudah ada itu diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam konferensi di Yogyakarta pada tanggal 14 September 1941. MRI dianggap badan perwakilan segenap rakyat Indonesia yang akan mencapai kesentosaan dan kemuliaan berdasarkan demokrasi. Kepentingan rakyatlah yang harus didahulukan di berbagai bidang. Sebagai satu federasi, maka yang duduk dalam dewan pimpinan adalah GAPI, MIAI, dan PVPN, berturut-turut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan Federasi Serikat Sekerja dan Pegawai Negeri. Setiap organisasi yang menjadi wadah federasi partai politik mempunyai organ-organ pelaksanaan. Hal ini dapat dibanding-bandingkan antara PPPKI dengan kongres Indonesia Raya, GAPI dengan KRI, dan Dewan Pimpinan dengan MRI. Organisasi yang terakhir ini dipandang sebagai bentuk yang paling maju, karena di dalamnya tergabung tidak hanya organisasi politik, tetapi juga organisasi sosial dan keagamaan. Pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan yang diadakan pada bulan November 1941 memilih Mr. Sartono sebagai ketua. Persiapan ke arah kongres MRI bulan Mei 1942 sudah dilakukan. Seperti biasanya, organisasi yang federatif tidak mampu bertahan lama, karena di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, maka satu persatu keluar dari federasi itu. Bulan Desember 1941, PSII keluar dari GAPI. Meskipun demikian organisasi ini menghadiri Kongres Rakyat Indonesia di Yogya pada tanggal 13 September 1942 yang juga didukung oleh MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, PSII, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, dan Taman Siswa yang semuanya mendukung pendirian MRI. c. Komisi Visman Satu-satunya kaum nasionalis yang dipenuhi oleh pemerintah ialah pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. Panitia bertugas menyelidiki sampai di mana kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan perubahan pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan komisi ini sangat men-jengkelkan, karena hasil yang dicapai komisi itu adalah keinginan orang-orang Indonesia yang hanya menginginkan bahwa Indonesia masih tetap dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda. Dengan kata lain, sebenarnya Komisi Visman ini pun tidak memuaskan dan boleh dikatakan bahwa komisi ini hanya sekedar memberi angin kaum nasionalis dan tidak sungguh-sungguh ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia. 4. Peristiwa-peristiwa penting dan Kebijakan Keras Pemerintah Kolonial terhadap Indonesia Indische Partij Menetang Perayaan Kemerdekaan Negeri Belanda. Pada tahun 1913, merupakan tahun yang ke seratus terbebasnya negeri Belanda dari kekuasaan Perancis. Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan kemerdekaan negeri Belanda di Indonesia. Perayaan ini dilakukan dengan memungut dana dari rakyat Indonesia. Mengetahui keinginan pemerintah kolonial Belanda seperti itu, maka tokoh-tokoh Indische Partij melakukan protes keras. Protes itu terlihat jelas pada artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat yang berjudul "Als ik een Nederlanders Was" yang berarti "Andaikan Aku Seorang Belanda." Berdasarkan tulisan itu, maka ketiga tokoh Indische Partij, yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka diadili dan kemudian dibuang ke negeri Belanda. Penyebaran Paham Sosialis oleh ISDV. Seorang pegawai berpaham sosialis dan berkebangsaan Belanda dipekerjakan pada jawatan perkeretaapian. Tokoh sosialis itu bernama Sneevliet. la dengan cepat melihat bagaimana keadaan dan kehidupan rakyat Indonesia di bawah kekuasan pemerintah kolonial Belanda. Kehidupan rakyat penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, karena dipaksa untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak pemerintah kolonial Belanda. Namun keinginan untuk memberikan bantuan terhadap rakyat Indonesia sudah tidak mungkin, karena rakyat Indonesia sudah terianjur anti terhadap orang-orang Belanda. Oleh karena itu, Sneevliet berusaha untuk dapat berhubungan dengan tokoh-tokoh bangsa Indonesia, agar dapat menyalurkan pahamnya itu kepada rakyat Indonesia. Sneevliet sangat beruntung bertemu dengan Semaun, seorang tokoh Sarekat Islam cabang Semarang. Melalui Semaun ide-ide itu berhasil disalurkan ke masyarakat, sehingga masyarakat menyadari dan mulai melakukan berbagai gerakan yang menuntut pemerintah kolonial Belanda. Akibat berkembangnya ide sosial itu, menyebabkan pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk mengembalikan Sneevliet ke negeri asalnya, Belanda. Pemberontakan PK1 tahun 1926 dan 1927. Pada tahun 1920 terjadi penggabungan ISDV dengan Sarekat Islam Merah dan kemudian membentuk partai baru yang bernama Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi PKI ini bersifat non-kooperatif dan bergerak sangat radikal. PKI dengan cepat berpengaruh di kalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1926 dan 1927 PKI mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kedua pemberontakan itu mengalami kegagalan. Akibatnya pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan tegas kepada PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang di wilayah Hindia Belanda. Selain itu para pemimpinnya banyak yang ditangkap serta dibuang ke luar negeri, atau ada juga yang berhasil meloloskan dirinya ke luar negeri seperti ke Rusia maupun ke negeri Belanda. Propaganda Soekarno melalui PNI. Sejak awal Partai Nasional Indonesia (PNI) terbentuk. Bung Kamo telah menyadari bahwa untuk melawan kaum imperialisme hendaknya dengan kekuatan yang seimbang dengan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Perjuangannya adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka yang berdasarkan kepada sosio-nasionalisme , dan sosio-demokrasi. Propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Soekarno melalui PNI ternyata menggoyahkan kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu. Soekarno bersama para pemimpin PNI lainnya ditangkap dan diadili di Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Pada Pengadilan Negeri Bandung itu. Selanjutnya Soekarno memberikan pidato pembelaan yang berjudul "Indonesia Menggugat". Walaupun demikian, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Soekarno bersama para pemimpin lainnya dianggap bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman penjara. e. Tuntutan GAPI tentang Indonesia Berparlemen Akibat kegagalan perjuangan organisasi-organisasi politik, baik yang bersifat non-kooperasi maupun kooperasi, beberapa tokoh politik menghimpun suatu kekuatan dan bersepakat untuk membentuk organisasi baru yang kemudian diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Perjuangan GAPI sebagai organisasi politik adalah menuntut Indonesia berparlemen. Hal ini dimaksudkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap melalui parlemen. Namun tuntutan GAPI tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat Kerajaan Belanda, karena khawatir daerah jajahannya lepas. Namun satu-satunya tuntutan kaum nasionalis yang dipenuhi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda adalah pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. Komisi ini bertugas untuk menyelidiki kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan terjadinya perubahan pemerintahan. Namun ternyata komisi ini tidak memuaskan kehendak rakyat maupun para pemimpin perjuangan, hingga jatuhnya kekuasaan kolonial Belanda ke tangan pasukan Jepang. Di samping hal-hal tersebut masih terdapat banyak masalah yang mengakibatkan pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan tegas, terhadap kaum pergerakan bangsa Indonesia

TERBENTUKNYA NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA

A.PERKEMBANGAN PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA 1. Trasformasi Etnik Sejak masuknya bangsa-bangsa Barat (Eropa) di wilayah Indonesia, pergerakan dan perjuangan bangsa dari berbagai daerah telah terjadi saat itu. Namun, pergerakan dan perjuangannya hanya terbatas pada wilayah kerajaannya atau membebaskan penduduknya dari penindasan bangsa-bangsa Barat tersebut. Gerakan ini juga dapat disebut dengan gerakan etnik atau suku bangsa, karena masing-masing daerah di wilayah Indonesia memiliki etnik-etnik yang berbeda dengan adat dan tradisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perjuangan etnik-etnik di wilayah Indonesia berlangsung sangat lama. Hal ini disebabkan masing-masing etnik hanya mementingkan keselamatan dan kebebasan etniknya sendiri. Bahkan mereka belum memikirkan hubungan antara etnik yang satu dengan yang lainnya. Namun, dengan berkembangnya perlawanan seperti ini mempermudah dan mempercepat proses pendudukan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda dapat memanfaatkan etnik yang satu untuk menundukkan etnik yang lain. Misalnya pasukan Belanda mempergunakan pasukan yang berasal dari Jawa untuk melawan dan menundukkan penguasa-penguasa pribumi di daerah Sumatera, atau pasukan Belanda menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Bone di dalam menduduki Kerajaan Makassar. Oleh sebab itulah, pada abad ke-19 hampir seluruh wilayah Indonesia telah berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Keberhasilan pemerintah kolonial Belanda menundukkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, berpengaruh besar terhadap masalah keuangan kas negeri Belanda. Peperangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia menelan biaya yang tidak sedikit. Masalah keuangan dari pemerintah Kerajaan Belanda juga disebabkan oleh keterlibatannya dalam perang koalisi di Eropa untuk menjatuhkan kekuasaan Napoleon Bonaparte. Kas negeri Belanda kosong, dan juga hutang-hutang negeri Belanda semakin membengkak. Untuk menanggulangi masalah keuangan itu, pemerintah Kerajaan Belanda mengangkat Van Den Bosch menjadi Gubernur Jenderal atas wilayah Indonesia. Tugas utama Van Den Bosch adalah untuk mendayagunakan wilayah Indonesia/Hindia Belanda agar dapat memenuhi kas negeri Belanda dalam waktu yang singkat. Langkah yang ditempuhnya yaitu dengan menerapkan Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel). Van Den Bosch memerintahkan kepada rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam oleh rakyat seperti kopi, teh, tebu, tembakau, kina, karet, cengkeh, pala dan lain sebagainya. Melalui pelaksanaan Sistem Tanam Paksa itu, maka dalam waktu yang singkat keadaan keuangan negeri Belanda telah berhasil dipulihkan, bahkan mencapai lebih dari dua kali kas negeri Belanda sebelumnya. Namun keberhasilan pemerintah kolonial Belanda mengembalikan kas negeri Belanda dalam keadaan berlimpah, ternyata menyisakan penderitaan hidup bagi rakyat pribumi. Kesengsaraan dan penderitaan kehidupan rakyat terjadi di berbagai daerah. Kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia/ berhasil menarik perhatian beberapa orang Belanda dari kalangan humanis dan liberal. Orang-orang Belanda itulah yang memperjuangkan kehidupan rakyat kepada pemerintah Kerajaan Belanda (di Eropa). Mereka berpandangan bahwa kejayaan yang berhasil dicapai oleh negeri Belanda itu merupakan hasil cucuran keringat emas bangsa Indonesia. Pemerintah Kerajaan Belanda memiliki kewajiban untuk membalas budi orang-orang Indonesia yang telah dipaksa bekerja agar tercapai dan terpenuhinya kas negeri Belanda yang kosong itu. Kaum humanis dan kaum liberal mengusulkan kepada pemerintah Kerajaan Belanda untuk melaksanakan hal-hal yang dapat membantu kehidupan rakyat Indonesia, seperti membangun irigasi, menyelenggarakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain (imigrasi) dan menyelenggarakan pendidikan (edukasi). Ketiga hal itu lebih dikenal dengan sebutan Trilogi Van Deventer, karena dilaksanakan pada masa pemerintahan dan kekuasaan Gubernur Jenderal Van Deventer. Khusus dalam bidang pendidikan (edukasi), pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk kalangan pribumi. Walaupun tingkat sekolah itu disesuaikan dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Ternyata pemisah itu tidak dipandang begitu penting, karena kaum pribumi telah berhasil mendapatkan pengetahuan melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berkembangnya pengetahuan masyarakat Indonesia, memberikan dampak yang baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang demikian itu muncul kalangan intelektual yang akan memperjuangkan kehidupan masyarakatnya. Kaum intelektual dari kaum pribumi ini mulai menyadari keberadaan kehidupan bangsanya di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia menjadi pendorong semangat untuk terus memperjuangkan dan membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai bentuk penindasan dan pemerasan. Langkah-langkah yang yang ditempuh oleh kaum intelektual bangsa Indonesia, yaitu melalui pendirian organisasi-organisasi, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Di samping itu, perjuangan etnik-etnik yang berada di seluruh wilayah Indonesia, bukan saja dilakukan oleh kalangan etnik pribumi, tetapi juga muncul gerakan-gerakan etnik yang dilakukan oleh etnik-etnik asihg yang telah hidup dan menetap di wilayah Indonesia. Bahkan pada masa pergerakan nasional Indonesia, baik yang dilakukan oleh masyarakat pribumi maupun yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari keturunan asing di Indonesia. Gerakan-gerakan yang pernah terjadi dalam menentang pemerintahan kolonial Belanda yang dilakukan oleh masyarakat keturunan seperti Cina, India, Arab Munculnya gerakan nasionalisme di Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen, berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat keturunan Cina di Indonesia. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan itu muncul sebagai akibat terbatasnya ruang gerak masyarakat Cina di Indonesia. Berbagai bentuk usaha yang dibangun oleh masyarakat Cina di Indonesia, dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Terlebih lagi tekanan-tekanan yang diterima oleh masyarakat Cina pada masa itu mendorong munculnya perjuangan-perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Cina hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, seperti yang terjadi di daerah Kalimantan Barat, Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia. Dengan demikian, perlawanan masyarakat keturunan Cina di wilayah Indonesia dapat mempengaruhi kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat keturunan Cina yang selalu dijadikan alat pemerasan terhadap penduduk pribumi, akhirnya berbalik memusuhi dan bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Gerakan Masyarakat Indonesia Keturunan Indo Belanda Munculnya masyarakat keturunan Indo Belanda di Indonesia disebabkan terjadinya perkawinan antara orang Belanda dengan penduduk pribumi. Misalnya, laki-laki orang Belanda kawin dengan perempuan dari kalangan pribumi atau perempuan dari orang Belanda kawin dengan laki-laki dari kalangan pribumi. Melalui perkawinan itulah terlahir masyarakat yang disebut dengan Indo Belanda. Pada masa pergerakan nasional Indonesia, orang-orang keturunan Indo Belanda melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukannya itu disebabkan oleh pemerintah kolonial Belanda berlaku sewenang-wenang. Mereka mengalami kesulitan untuk bergabung dengan kelompok orang-orang Belanda di Indonesia. Sementara itu, kelompok Indo Belanda ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat pribumi. Kedekatan hubungannya dengan masyarakat pribumi mengakibatkan kelompok Indo Belanda dapat mengetahui dengan jelas kehidupan yang dialami oleh masyarakat pribumi itu. Penindasan-penindasan atau penekanan-penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi Indonesia dengan jelas dapat mereka saksikan. Hal itulah yang mendorong mereka untuk turut serta berjuang menentang segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Di antara orang-orang Indo Belanda itu menganggap bahwa daerah Indonesia telah menjadi daerahnya sendiri dan di antara mereka ada yang menganggap dirinya telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Orang-orang Indo Belanda terus melakukan perjuangan untuk menentang berbagai tindakan yang menekan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dengan jelas dapat dilihat pada organisasi Indische Partij yang didirikan oleh Douwes Dekker di Bandung. Pendirian itu bersama-sama orang-orang dari kalangan pribumi seperti, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Di samping etnik-etnik tersebut, juga terdapat perlawanan yang dilakukan oleh etnik Arab dan India dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga hampir seluruh etnis keturunan asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan dari etnik-etnik tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Walaupun demikian, perlawanan yang dilakukan oleh etnik-etnik dari bangsa Indonesia maupun etnik keturunan asing di wilayah Indonesia telah turut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia di dalam menentang kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia. Sejak tahun 1908, terjadi perubahan dalam pergerakan bangsa Indonesia, perlawanan-perlawanan yang bersifat etnik mulai ditinggalkan dan mereka terus mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan di antara etnik-etnik yang ada di wilayah Indonesia untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat nasional mulai bermunculan di wilayah Indonesia. Bahkan perlawanan yang bersifat etnik benar-benar telah ditinggalkan, yaitu dengan diwujudkannya Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang mengucapkan ikrar tentang persatuan dan kesatuan Indonesia dalam segala bidang. Sebab, dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan mudah dapat menying¬kirkan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dari bumi Indonesia. 2. Pergerakan Bersifat Kedaerahan Sejak masuknya kekuasaan bangsa Barat (Eropa) ke wilayah Indonesia, telah membawa perubahan dan bahkan menyebabkan terjadinya keguncangan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pada awal abad ke-19, penguasa peme¬rintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia mulai mengadakan pembaharu-an pada politik kolonial. Pembaharuan dalam bidang politik pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan awal dari praktek dari sistem ekonomi baru. Namun, sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu muncul berbagai perubahan tatanan kehidupan di kalangan rakyat pribumi yaitu rakyat Indonesia. Sementara itu, tindakan untuk menghapuskan kedudukan yang didasarkan pada adat penguasa pribumi dan kemudian dijadikan pegawai pemerintah, telah meruntuhkan kewibawaan penguasa tradisional. Kedudukannya semakin merosot, bahkan secara administratif para bupati atau penguasa pribumi lainnya adalah pegawai pemerintah kolonial Beianda yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintahannya. Hubungan rakyat dengan para bupati hanya terbatas pada urusan administrasi dan pemungutan pajak. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang, kepemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapuskan dan diganti dengan gaji. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan kaum pribumi menjadi sangat lemah. Dengan masuknya ekonomi uang, maka beban rakyat semakin bertambah berat. Hal ini disebabkan adanya uang sebagai alat tukar yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Peredaran mata uang itu, juga dapat mempermudah pelaksanaan pemungu-tan pajak, seperti peningkatan perda-gangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, serta masalah kepemilikan tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah dan praktik-praktik kerja paksa telah merusakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Praktik-praktik pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemu-ngutan pajak, kerja paksa, penyewaan tanah dan penyelewengan-penyelewengan lainnya telah menjadikan rakyat di daerah pedesaan menjadi lemah. Mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung dan tempat untuk menyatakan keberatan-keberatan yang dirasakannya. Dalam menghadapi pengaruh kekuasaan Barat yang menyebabkan munculnya penderitaan hidup, ternyata masyarakat yang berada di daerah-daerah pedesaan memiliki cara tersendiri untuk melawannya. Cara itu diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial, yang dalam perwujudannya merupakan gerakan untuk menentang atau memprotes kepada pihak-pihak penguasa, baik penguasa pemerintah kolonial Belanda maupun penguasa setempat atau penguasa pribumi yang dianggap menjadi penyebab munculnya kesengsaraan dan penderitaan. Sifat gerakannya sangat sederhana dan tidak tersusun rapi seperti organisasi modern. Dalam menjalankan aksinya tidak didasarkan kepada rencana atau program yang ingin dituju. Oleh sebab itu, setiap pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah dengan mudah dapat ditindas oleh pihak pemerintah kolonial Belanda. Pada umumnya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat pedesaan tidak berumur panjang dan spontanitas. Pergerakan ini dengan cepat berakhir, apabila pemimpinnya telah ditahan atau ditangkap. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bersifat kedaerahan, karena tidak memiliki hubungan kerjasama dengan daerah-daerah lainnya. Aksi-aksi gerakan tidak meluas seperti yang terjadi pada perlawanan-perlawanan besar yaitu Perang Diponegoro, Perang Aceh atau perlawanan-perlawanan lainnya. Aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut diwujudkan dalam bentuk kerusuhan, huru-hara dan gangguan-gangguan ketenteraman. Gerakan dari masyarakat tersebut sangat tradisional. Bahkan tujuan gerakan sering kabur dan tidak seperti tujuan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan suatu organisasi politik. Kalau pergerakan politik mempunyai tujuan yang jelas dan juga pengikutnya memiliki gambaran tentang masyarakat yang menjadi tujuannya, pengikut gerakan masyarakat yang bersifat ke¬daerahan ini hanya memiliki harapan-harapan akan datangnya keadaan yang tenteram, adil dan makmur. Akan tetapi mereka tidak tahu caranya untuk mencapai keadaan yang diharapkan itu, sehingga mereka selalu berharap akan datangnya tokoh-tokoh juru selamat atau ratu adil yang akan membawa jaman keemasan seperti yang mereka impikan. Oleh karena itulah, gerakan masyarakat selalu didasari oleh suatu kepercayaan keagamaan dan kepercayaan untuk membangun serangan menentang kekuasaan dan pengaruh Barat. Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah terjadi gerakan masyarakat pada daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Hampir setiap daerah mengenal munculnya gerakan sendiri dan lahirnya gerakan itu sebagai bukti bahwa masyarakat pada daerah-daerah tidak tinggal diam dalam meng-hadapi gerakan yang ditimbulkan oleh penjajah. Walaupun perlawanan-perlawanan besar telah dapat ditindas, namun bukan berarti rakyat Indonesia telah patah semangat. Bahkan melalui gerakan sosial dari masyarakat di daerah pedesaan masih memiliki kekuatan untuk menentang kekuasaan Barat dengan caranya sendiri. Dalam realita sosial gerakan dari masyarakat tersebut dapat dibedakan atas gerakan melawan pemerasan, gerakan ratu adil dan lain-lain. Gerakan Melawan Pemerasan. Gerakan rakyat melawan pemerasan banyak terjadi di daerah atau di tanah partikelir (swasta). Bahkan sepanjang abad ke-19, di daerah-daerah seperti itu terjadi pergolakan rakyat menentang para penindas. Sampai awal abad ke-20, kerusuhan-kerusuhan seperti itu masih terus berlangsung. Hampir semua kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir disebabkan oleh adanya pemungutan pajak yang tinggi dan beban pengerahan tenaga kerja paksa yang sangat berat. Kerusuhan-kerusuhan itu dilakukan oleh petani di daerah pedesaan. Mereka memberontak karena merasa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penguasa sudah di luar batas serta banyak didorong oleh perasaan dendam dan bend kepada para penguasa. Daerah-daerah yang banyak terdapat tanah partikelir yaitu di sekitar Jakarta, antara Jakarta dengan Bogor, Banten, Karawang, Cirebon, Semarang, Surabaya dan lain-lain. Munculnya tanah partikelir pada daerah-daerah itu sebagai akibat terjadinya praktik penjualan tanah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sejak dari zaman VOC hingga abad ke-19. Tanah-tanah partikelir itu banyak dikuasai oleh orang-orang asing seperti orang-orang Eropa, orang-orang Tionghoa dan lain sebagainya. Mereka menjadi tuan-tuan tanah, dengan menguasai seluruh yang ada pada tanah tersebut, termasuk orang yang bertempat tinggal pada daerah yang dikuasainya itu. Sebagai penguasa atas tanah itu, mereka mempunyai hak untuk menuntut penyerahan tenaga dan hasil bumi dari semua penghuninya. Bahkan tuan-tuan tanah dapat meminta apa saja yang mereka kehendaki. Sementara itu, pemerintah mempunyai hak untuk mengawasi daerah tersebut, tetapi di dalam prakteknya, pemerintah tidak dapat mencegah praktek-praktek penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah. Pemerintah yang berkuasa pada waktu itu terlalu lemah dan tidak dapat bertindak tegas terhadap segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh para tuan tanah. Berbagai aturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi penduduk dari segala bentuk tindakan yang memberatkan. Namun tidak berhasil karena tindakan sewenang-wenang dari tuan tanah masih tetap dilakukannya. Oleh karena itulah, pada tanah-tanah partikelir selalu dan sering terjadi kenisuhan. Kerusuhan itu terjadi pada saat pemungutan cuke (pajak), sehingga dikenal dengan Kerusuhan Cuke. Kerusuhan seperti ini sering terjadi seperti di daerah Candi Udik (1845), Ciomas (1886), dan Ciampea (1892). Penduduk di daerah partikelir Ciomas yang terletak di lereng gunung Salak (Jawa Barat) telah lama rnengalami beban berat akibat pembayaran pajak, kerja rodi, penyerahan hasil bumi, dan masalah perbudakan. Hal ini menirnbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat di daerah itu. Oleh karena itu, rasa tidak puas semakin memuncak dan meletuslah pemberontakan terbuka tahun 1886 di bawah pimpinan Mohammad Idris. Serangan itu dilakukan secara kebetulan, ketika tuan tanah sedang menyelenggarakan pesta yang dihadiri oleh para pegawai dan kaki tangannya. Dalam serangan itu Camat Ciomas terbunuh. Kemudian sasaran lainnya adalah para pegawai pemerintah, para tuan tanah, para pedagang, dan lintah darat yang memeras mereka. Selain di daerah Ciomas, pemberontakan juga terjadi di daerah Ciampea (1892). Segerombolan rakyat petani beramai-ramai datang ke tempat kediaman bupati Purwakarta (Jawa Barat). Mereka menyampaikan permohonan agar pemerintah turun tangan meringankan beban penarikan pajak yang dirasakan sangat berat oleh rakyat. Mereka juga menentang praktik-praktik pengukuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara tidak adil. Situasi pada tanah partikelir itu semakin bertambah gawat, maka polisi segera mengadakan penangkapan-penangkapan atau penggeledahan-penggeledahan, serta berhasil menyita beberapa senjata. Di tanah partikelir di daerah Condet, Jakarta (Batavia) juga muncul kerusuhan pada tahun 1916. Kerusuhan itu dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh Entong Gendut. Mereka melakukan serangan terhadap tuan-tuan tanah yang pada saat itu sedang melangsungkan pertunjukkan topeng. Para perusuh berhasil masuk dan langsung mengadakan serangan ke tempat pertunjukkan itu dengan melemparkan batu. Bentrokan tidak dapat dielakkan lagi sehingga mengakibatkan Entong Gendut terbunuh, sedangkan para pengikutnya lari menyelamatkan diri. Pada tahun 1924 terjadi pemberontakan di daerah Tangerang, yang dilakukan oleh sejumlah rakyat yang dipimpin oleh Kaiin. Mereka menyerbu kediaman tuan tanah, dan kemudian ke kediaman camat daerah itu. Selanjutnya mereka berupaya untuk dapat melakukan serbuan terhadap Jakarta (Batavia). Namun, serangan menuju ke Jakarta dihadang oleh pasukan polisi. Bentrokan tidak dapat dihindarkan, dan mengakibatkan sembilan orang rakyat terbunuh serta yang lainnya lari menyelamatkan diri. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, seperti yang telah disebut-kan, memiliki sebab-sebab yang sama, yaitu menentang penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh penguasa. Rakyat menginginkan terjadinya perbaikan sistem dan keringanan beban. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila para pengikut gerakan itu sering digerakkan oleh para pemimpinnya atas dasar kepercayaan akan munculnya tokoh ratu adil berdasarkan keyakinan pada ajaran keagamaan. Gerakan Ratu Adil Gerakan Ratu Adil merupakan suatu gerakan-rakyat yang muncul karena adanya kepercayaan akan datangnya seorang tokoh untuk membebaskan masyarakatnya dari segala bentuk penderitaan dan kesengsaraan. Tokoh itu digambarkan sebagai seorang ratu adil atau Imam Mahdi. Tokoh itu dipercaya oleh masyarakat sebagai juru selamat yang akan membebaskan masyarakat dari kesengsaraan dan penderitaan hidup. Tokoh-tokoh pemimpin dari gerakan itu biasanya mengaku menerima panggilan untuk menyelamatkan masyarakat dan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera atau zaman keemasan. Pada dasarnya orang yang menjadi pengikut dari gerakan itu memiliki kehendak untuk mengubah keadaan buruk yang sedang mereka alami. Biasanya keadaan yang mereka alami itu digambarkan dengan keadaan yang serba jelek atau tidak adanya keadilan, penuh dengan penderitaan dan juga banyak terjadinya penyelewengan sehingga menimbulkan kemiskinan. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar keadaan yang serba jelek itu dimusnahkan dan diganti dengan keadaan yang penuh keadilan dan kemakmuran, sehingga tidak ada lagi pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada masyarakat lainnya. Mengingat sifatnya yang ingin mengadakan perubahan, maka tidak jarang tindakannya sering dilakukan dengan cara radikal. Harapan-harapan seperti itu sering diikuti oleh keadaan baru dalam bidang keagamaan dan bersamaan dengan itu muncul impian-impian akan kembalinya tata kehidupan yang pernah berlaku pada masa lampau. Mereka merindukan keberadaan kerajaan-kerajaan masa lampau seperti Kerajaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan itu dipandang sebagai masa-masa keemasan bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, mitos-mitos lama juga hidup kembali, yang diperkuat oleh ramalan-ramalan akan kembalinya zaman kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang. Dalam harapan-harapan itu tersalurkan dendam rakyat kepada para penguasa asing yang dianggap sebagai penyebab penderitaan dan kesengsaraan kehidupan mereka. Hal ini mengakibatkan gerakan ratu adil sering memusuhi orang-orang asing dan berusaha untuk mengusirnya. Di samping itu, pengaruh lingkungan kehidupan Islam pada rakyat pedesaan cukup besar. Pengaruh itu terutama di dalam mengadakan reaksi terhadap pemerintahan Belanda. Sikap permusuhan terhadap penguasa asing dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu dalam bentuk pemberontakan melawan penguasa. Api semangat Islam berkobar semenjak abad ke-19, yaitu ketika penguasa Barat semakin dalam kekuasaannya di wilayah Indonesia. Melalui ajaran agama, semangat untuk menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dapat dikobarkan. Kekuatan yang terhimpun dalam lingkungan kaum muslimin terpusat pada ajaran jihad atau perang sabil yang dibina di dalam pesantren-pesantren, serta ajaran-ajaran tarekat. Dalam hal ini, para kiyai menjadi pemimpin yang ampuh di dalam menggerakkan para pengikutnya. Pada tahun 1903, muncul pemberontakan di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) yang dipimpin oleh Kyai Kasan Mukmin. la mengaku sebagai penerima wahyu dari Yang Maha Kuasa untuk memimpin rakyat di lingkungannya. la juga mengaku sebagai penjelmaan dari Imam Mahdi. Menurut pengakuannya, ia akan mendirikan kerajaan baru di pulau Jawa. Dalam kotbahnya, ia mengajak para pengikutnya untuk melakukan perang jihad melawan pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh pasukan pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan itu ternyata berlatar belakang yang luas dan merupakan pelampiasan rasa dendam terhadap penguasa pemerintah kolonial Belanda. Di desa Bendungan, di wilayah Karesidenan Kediri meletus pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Dermojoyo (1907). Dalam gerakannya itu, Derrnojoyo mengaku mendapat wahyu untuk menjadi Ratu Adil, sehingga para pengikutnya harus bersedia melakukan perjuangan melawan musuh dan akan mengalami kemenangan besar. Akan tetapi pada suatu pertempuran yang terjadi antara pengikut Dermojoyo dengan pasukan Belanda, Dermojoyo terbunuh bersama dengan beberapa orang anak buahnya. Selain gerakan-gerakan tersebut masih banyak peristiwa pemberontakan pada kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dengan latar belakang munculnya seorang Ratu Adil. Pergerakan Bersifat Agama. Gerakan keagamaan ini dilakukan oleh kelompok aliran agama. Munculnya gerakan ini akibat rasa tidak puas dan kebendan rakyat terhadap keadaan kehidupan pada masa itu. Kelompok ini meng-hendaki agar dilakukan perubahan terhadap tata kehidupan yang sedang berlaku, yaitu dari kehidupan yang dipandang jelek ke kehidupan yang lebih baik. Bahkan gerakan rakyat di daerah pedesaan merupakan suatu perwujudan sikap keagamaan yang mengandung rasa tidak puas terhadap keadaan hidup yang sedang mereka jalani. Golongan penganut aliran keagamaan ini memandang bahwa pemerintah kolonial Belanda dan para pengikutnya merupakan lawannya. Mereka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang telah mengekang kehidupannya. Kebencian terhadap Belanda dan golongan priyayi tertanam di dalam hati rakyat penganut aliran ini. Gerakan ini lebih menekankan pada kehidupan keagamaan dengan cara yang lebih ketat (gerakan pemurnian ajaran agama). Melalui pemurnian itu, para kyai berhasil mengobarkan semangat perjuangan rakyat di daerah pedesaan untuk menentang kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Pada dasarnya, tujuan dari gerakan itu adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Keadaan seperti itu dapat berwujud dalam bentuk kerajaan yang diperintah secara adil, damai, penuh kebahagiaan dan dalam masyarakat yang murni yang tidak dikotori oleh kaum penindas dan pemeras. Oleh karena itu, arah tujuan dari gerakan keagamaan adalah mengadakan perubahan dalam lingkungan kehidupannya. Gerakan pemurnian dalam lingkungan agama Islam bersifat keras. Gerakan ini menganjurkan untuk menjalankan ibadah agama secara ketat kepada para pengikutnya dan mengajak untuk menentang kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Namun, mengingat sifat-sifat dari gerakan golongan keagamaan seperti itu, maka pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa gerakan itu merupakan suatu gerakan anti Belanda. Pemberontakan-pemberontakan yang bersifat keagamaan pernah terjadi di daerah Banten Utara (1880) yang dilakukan oleh aliran Tarekat Naqsyaban-diah dan Qodariah. Di samping itu, juga muncul gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Haji Mohammad Rifangi dari desa Kalisasak, daerah Karesi¬denan Pekalongan. Aliran yang dipimpinnya disebut aliran Budiah. Aliran Budiah menentang dengan keras keberadaan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda atas daerahnya. Akan tetapi setelah pemimpinnya tertangkap dan diasingkan keluar wilayah Pulau Jawa, maka gerakannya juga ikut lenyap. B. PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL DAN TERBENTUKNYA NASIONALISME INDONESIA 1. Istilah Indonesia a. Kronologi Penggunaan Istilah "Indonesia" Penggunaan kata atau istilah "Indonesia" menjadi sangat penting di dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kaum imperialis atau pemerintah kolonial Belanda dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kata "Indonesia" telah dijadikan identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Kata "Indonesia" juga telah menjadi perekat dan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia, tidak lagi terbatas pada daerahnya masing-masing, tetapi untuk menegakkan Indonesia. Dengan demikian, kata "Indonesia" menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena telah dapat mempersatukan seluruh perjuangan dan pergerakan dari bangsa Indonesia sendiri. Tidak lagi terdapat perjuangan dan pergerakan bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Kalimantan, bangsa Sulawesi dan lain sebagainya, tetapi semua itu merupakan gerakan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Sejak kapan istilah "Indonesia" itu dipergunakan? Siapakah yang kali pertama mempergunakan istilah "Indonesia"? Untuk memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya ditelusuri lebih jauh lagi. Akhirnya ditemukan bebarapa tokoh yang pernah mempergunakan istilah "Indonesia" di dalam tulisan-tulisannya. Tokoh-tokoh itu di antaranya: • James Richardson Logan; adalah seorang pegawai pemerintah Inggris di Penang. Logan menyebutkan istilah "Indonesia" di dalam suatu tulisan pada majalah yang dipimpinnya. la mempergunakan istilah "Indonesia" untuk menye-but kepulauan dan penduduk Nusantara. la menulis istilah itu pada tahun 1850. Artikel yang ditulis oleh Logan tentang Indonesia, karena Indonesia memiliki potensi yang besar bagi Inggris, yaitu penduduknya yang cukup banyak dan dapat dijadikan sasaran di dalam perdagangan hasil-hasil industrinya. Juga wilayahnya sangat potensial untuk mendapatkan bahan mentah atau bahan baku untuk keperluan produksi industrinya. • Earl G. Windsor; pada tahun 1850 di dalam media milik J.R. Logan, ia menyebutkan kata "Indonesia" bagi penduduk Nusantara. Dalam tulisannya. Earl Windsor menyatakan bahwa penduduk di kepulauan Nusantara memiliki potensi yang sangat besar di dalam perdagangan hasil industrinya, karena pada masa itu jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. • Adapun tokoh-tokoh lainnya yang mempopulerkan istilah "Indonesia" di dunia internasional seperti Adolf Bastian (1884), Van Volenhoven, Snouck Hurgronje, Kem, dan lain-lain. Di samping tokoh-tokoh itu yang kali pertama mempopulerkan istilah "Indonesia", juga ada tokoh bangsa Indonesia pada masa pergerakan seperti tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Dalam rapat umum yang dilaksanakan pada bulan Januari 1924, Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Indische Vereeniging kemudian berganti menjadi Indonesische Vereeniging. Dengan nama "Indonesia" berarti telah menunjukkan sikap lebih kuat sebagai orang Indonesia dan bukan sebagai orang Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia yang berdiri di negeri Belanda, juga mempunyai majalah sebagai alat komunikasi dan alat perjuangan. Nama majalahnya adalah Hindia Putra, kemudian berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Kata "Merdeka"itu mengandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras bangsa Indonesia untuk mencapainya. Indonesia Merdeka akan selalu menjadi semboyan perjuangannya. Merdeka adalah cita-cita umat manusia, yang setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk dapat hidup bebas dan merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak ada bedanya antara perjuangan berbagai bangsa di dunia. Kemerdekaan merupakan cita-cita umat manusia dan bukan hanya cita-cita Barat. Oleh karena itu, seluruh bumi ini merupakan kuil bagi kemerdekaan. Dengan demikian, Indonesische Vereeniging atau Perhimpunan Indonesia merupakan satu-satunya organisasi pergerakan bangsa Indonesia yang terus berjuang untuk memperkenalkan istilah "Indonesia" di mata dunia Internasional. Bahkan di dalam menghadapi kongres-kongres Liga Anti Imperialisme di Eropa selalu menggunakan kata "Indonesia" dalam organi-sasinya. Dalam perkembangan selanjutnya kata "Indonesia" dikukuhkan menjadi identitas nasional melalui Kongres Pemuda dengan pengucapan ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Istilah "Indonesia" tercantum dalam isi Sumpah Pemuda yaitu: • Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah satu tanah air Indonesia, • Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, • Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda itu, istilah "Indonesia" kemudian ditetapkan menjadi identitas nasional bangsa dan negara. b. Kata "Indonesia" sebagai Identitas Kebangsaan (Nasional) Sejak J.R. Logan menggunakan kata "Indonesia" untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara (1850), maka nama atau istilah "Indonesia" mulai dikenal. Bahkan beberapa tokoh berikutnya banyak yang menulis berbagai artikal tentang keberadaan Indonesia dan tidak lagi meng¬gunakan istilah "Hindia Belanda", melainkan menggunakan istilah "Indonesia". Istilah "Indonesia" dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa di negeri Belanda, yaitu Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia). Di samping itu, istilah "Indonesia" semakin bertambah popular dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak ditetapkan dalam Sumpah Pemuda. Bahkan melalui Sumpah Pemuda itu, istilah "Indonesia" disebarluaskan ke segala penjuru tanah air. Oleh karena itu, penduduknya tidak lagi menyebut kepulauan Nusantara dengan sebutan Hindia Belanda, tetapi telah menyebut wilayahnya dengan sebutan Indonesia. Juga organisasi-organisasi yang berdiri pada masa berikutnya memakai nama, Indonesia sebagai identitasnya. Dengan demikian, melalui Sumpah Pemuda kata Indonesia telah dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa, organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia maupun yang bergerak di luar wilayah Indonesia. Kemudian kata "Indonesia" dikukuhkan kembali melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945). 2. Terbentuknya Nasionalisme Kebangsaan Indonesia Kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dapat menimbul-kan terbentuknya nasionalisme Indonesia. Di samping itu, masuknya paham-paham baru dari Barat berpengaruh besar terhadap cara-cara melawan pemerintah kolonial Belanda. Sejak awal abad ke-20 perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia sangat berbeda dengan perlawanan bangsa Indonesia pada abad-abad sebelumnya. Dengan demikian, terbentuknya nasionalisme tidak terlepas dari faktor-faktor di bawah ini. a. Perkembangan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pada perkantoran-perkantoran milik pemerintah kolonial Belanda dengan gaji yang sangat rendah. Sebab untuk suatu perkerjaan administrasi yang sederhana terlalu mahal untuk dilaksanakan oleh seorang Belanda. Di samping gajinya besar, juga setelah beberapa tahun bekerja mereka berhak mengambil cuti untuk pulang ke negaranya atas tanggungan pemerintah Belanda. Sementara itu, Indonesia sangat menderita akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Penderitaan dan kesengsaraan tidak pernah meninggalkan kehidupan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diperas, dipaksa dan juga dikuras seluruh harta kekayaannya. Melihat keadaan seperti itu Van Deventer mengajukan pemikiran untuk membalas budi bangsa Indonesia, karena Belanda telah terbebas dari kesulitan keuangan. Van Deventer mengajukan tiga program yang kemudian lebih dikenal dengan Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer itu berisi tentang irigasi, edukasi, imigrasi. Edukasi sebagai bagian dari trilogi Van Deventer memiliki peranan yang sangat penting di dalam menentukan nasib bangsa Indonesia di kemudian hari. Edukasi atau pendidikan diberikan untuk meningkatkan kepandaian/ kecerdasan penduduk di Indonesia, walaupun tujuan sebenarnya bukanlah untuk itu. Jumlah sekolah untuk kalangan kaum pribumi ditingkatkan. Di samping itu, kaum pribumi dari masyarakat Indonesia diberikan kesempatan untuk belajar di negeri Belanda. Juga di wilayah Indonesia didirikan lembaga tinggi bagi kaum pribumi seperti Sekolah Dokter (STOVIA) yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut melahirkan sarjana-sarjana yang menjadi motor penggerak dari pergerakan nasional Indonesia. Sementara itu, alam politik di negeri Belanda lebih bebas jika dibandingkan dengan di Indonesia. Mereka yang sedang melanjutkan ke pendidikan tinggi di negeri Belanda juga menjadi motor penggerak dari pergerakan nasional Indonesia. b. Diskriminasi Diskriminasi dilaksanakan atau dikembangkan di alam penjajahan. Diskriminasi dilakukan untuk membedakan antara penguasa dengan yang dikuasainya. Akibat dari diskriminasi adalah terjadi perbedaan hidup yang mencolok antara penjajah dengan yang dijajah. Perbedaan-perbedaan itu sangat jelas tampak dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam bidang pendidikan terlihat dengan sangat jelas terjadinya diskriminasi, karena pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda pada saat itu dilatarbelakangi oleh sistem pelapisan sosial. Untuk pendidikan sekolah dasar dibedakan, yaitu untuk-untuk orang Belanda atau putra-putri pejabat dengan sekolahnya bernama ELS (Europeesche Logere School), untuk keturunan Cina didirikan sekolah HCS (Hollands Chinese School), dan untuk golongan menengah bangsa Indonesia didirikan sekolah HIS (Hollands Indische School). Ketiga sekolah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di dalam proses belajar mengajar, serta menjadi bahasa resmi pada sekolah-sekolah tersebut. Pada sekolah rakyat biasa (kaum pribumi) yang sering disebut dengan istilah inlander, didirikan sekolah dengan bahasa Melayu dan bahasa daerah sebagai bahasa perantara. Sedangkan untuk pendidikan keguruan, pemerintah kolonial Belanda mendirikan lembaga-lembaga kursus untuk guru dengan lama pendidikan dua tahun, tetapi ada juga yang empat tahun yang disebut dengan Normaal School dan yang enam tahun yang disebut dengan Kweek School. Namun secara politik, diskriminasi pendidikan itu mengarah kepada politik Devide et Impera (politik memecah belah). Dalam kehidupan ekonomi, tampak dengan jelas adanya perbedaan-perbedaan, seperti seorang pegawai bangsa Belanda mendapat gaji dua kali lipat daripada pegawai yang berasal dari bangsa Indonesia, walaupun ke-dudukan maupun jabatannya sama. Salah satu alasannya adalah karena bangsa Belanda memiliki kebutuhan hidup lebih banyak sedangkan orang Indonesia dengan gajinya sedikit sudah dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Juga dalam bidang perdagangan, bangsa Belanda mendapatkan fasilitas yang cukup, sehingga dengan mudah memperoleh keuntungan dalam bidang perdagangan. Untuk bangsa Cina sebagai golongan menengah juga mendapat kesempatan hidup yang lebih baik daripada bangsa Indonesia sedangkan bangsa Indonesia hanya memiliki lebih banyak kewajiban daripada haknya. Mengenai tempat tinggal, terjadi pemisahan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Orang-orang Belanda bertempat tinggal di kota yang disebut dengan Europeesche Buurt (lingkungan Eropa), orang India di Kampung Keling, orang Arab di Kampung Pekojan, orang Cina di Kampung Pednan dan bangsa Indonesia tinggal di perkampungan pinggiran kota atau jauh di luar kota. Akibat dari pendidikan, sosial dan ekonomi yang berbeda, maka budaya yang dilahirkan juga berbeda-berbeda. Hal ini terlihat dari ukuran rumah yang berbeda di antara ketiga lapisan itu. Di samping itu, masalah kebudaya-an juga terjadi perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Nasionalisme Indonesia dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Terbentuknya nasionalisme kebangsaan di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan paham-paham baru dari luar wilayah Indonesia seperti paharn nasionalisme. Paham nasionalisme ini muncul di beberapa negara di wilayah Asia maupun Afrika seperti di India, Cina, Jepang, negara-negara di Timur Tengah Mesir dan lain sebagainya. Pergerakan nasional di India dimulai dengan kelahiran Partai Kongres (All Indian National Congres). Secara historis, bangsa Indonesia banyak menerima pengaruh dari India, sehingga kebangkitan nasionalisme India juga berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Gerakan-gerakan nasionalisme yang sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional di Indonesia seperti gerakan Swadesi oleh Mahatma Gandhi, Pendidikan Santiniketan oleh Rabindranath Tagore. Kebangkitan nasionalisme Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen menentang kekuasaan Dinasti Manchu sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan rakyat Indonesia. Setelah terbentuk Republik Nasionalis Cina tahun 1911, bangsa Cina yang berada di Indonesia mulai bergerak melawan penjajah. Di samping itu, gambar Sun Yat Sen menghiasi rumah-rumah bangsa Cina yang berada di Indonesia. Jepang sebagai bangsa timur (bangsa Asia) telah berhasil membangkitkan semangat bangsa Asia. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) telah memberi-kan sinar terang yang tergambar sebagai matahari baru terbit dan juga telah dapat mempercepat lahirnya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia, seperti Budi Utomo (1908). Di daerah Timur Tengah, negara yang besar pengaruhnya dalam modernisasi adalah Mesir, yang memiliki perguruan tinggi seperti Al-Azhar. Pandangan modern dari Mesir yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh berpengaruh pada berdirinya organisasi-organisasi yang bersifat keagamaan di Indonesia, seperti munculnya Muhammadiyah. Kegiatan Muhammadiyah adalah dalam bidang pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Namun secara politis, pergerakan nasional Indonesia banyak mendapat pengaruh dari gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. la ingin mengembangkan negerinya menjadi negara modern. Dengan munculnya pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar/ mempercepat proses terbentuknya nasionalisme kebangsaan Indonesia. Nasionalisme kebangsaan ini merupakan senjata yang sangat ampuh di dalam menghadapi kekuasaan kolonialisme Belanda. Melalui nasionalisme kebang¬saan ini, bangsa Indonesia dapat dipersatukan untuk menghadapi kekuatan asing dan berjuang mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia

1. Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa suatu saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan pada suatu analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur penjajahannya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipcrcaya oleh rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar saja. Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang. Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung. Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Fasifik ini diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan In¬donesia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah pimpinan Karel Door¬man (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang. Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemu-dian.Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang 2. Penjajah Jepang di Indonesia Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala 'kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan Belanda). Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini In¬donesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu: a. Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun. b. Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun. c. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun. 3. Organisasi Bentukan Jepang Pasukan Jepang selalu berusaha untuk dapat memikat hati rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia memberi bantuan kepada pasukan Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia maka dibentuklah orgunisasi resmi seperti Gerakan Tiga A, Putera, dan PETA. Gerakan Tiga A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehingga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan diganti dengan Putera. Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Akan tetapi gerakan Putera yang merupakan bentukan Jepang ini ternyata menjadi bume-rang bagi Jepang. Hal ini disebabkan oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Propaganda anti-Sekutu yang selalu didengung-dengungkan oleh pasukan Jepang kepada bangsa Indonesia ternyata tidak membawa hasil seperti yang diinginkan. Propaganda anti Sekutu itu sama halnya dengan anti imperialisme. Padahal Jepang termasuk negara imperialisme, maka secara tidak langsung juga anti terhadap kehadiran Jepang di bumi Indonesia. Di pihak lain, ada segi positif selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, seperti berlangsungnya proses Indonesianisasi dalam banyak hal, di antaranya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, nama-nama di- indonesiakan, kedudukan seperti pegawai tinggi sudah dapat dijabat oleh orang-orang Indonesia dan sebagainya. Pembela Tanah Air (PETA) PETA merupakan organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa Indonesia dididik atau dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata PETA justru sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indone¬sia untuk meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Misalnya, Jenderal Sudirman dan Jenderal A.H. Nasution adalah dua orang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi pemimpin pasukan PETA pada zaman Jepang. Namun karena PETA terlalu bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah In¬donesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikut-nya Jepang mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai (1944). Kepemimpinan organisasi ini berada di bawah Komando Militer Jepang. Golongan-golongan Beberapa golongan yang terorganisir rapi dan menjalin hubungan rahasia dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan-golongan itu di antaranya: a. Golongan Amir Syarifuddin; Amir Syarifuddin adalah seorang tokoh yang sangat anti fasisme. Hal ini sudah diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1943 ia ditangkap dan diputuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, atas perjuangan diplomasi Bung Karno terhadap para pemimpin Jepang, Amir Syari¬fuddin tidak jadi dijatuhi hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup. b. Golongan Sutan Syahrir; Golongan ini mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Cabang-cabang yang telah dimiliki oleh golongan Sutan Syahrir ini seperti di Jakarta, Garut, Cirebon, Surabaya dan lain sebagainya. c. Golongan Sukarni; Golongan ini mempunyai peranan yang sangat besar menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengikut golongan ini seperti Adam Malik, Pandu Kerta Wiguna, Khairul Saleh, Maruto Nitimiharjo. d. Golongan Kaigun; Golongan ini dipimpin oleh Ahmad Subardjo dengan anggota-anggotanya terdiri atas A.A. Maramis, SH., Dr. Samsi, Dr. Buntaran Gatot, SH., dan lain-lain. Golongan ini juga mendirikan asrama yang bernama Asrama Indonesia Merdeka dengan ketuanya Wikana. Para pengajarnya antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain. 4. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti: 1. Pada awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng, Lhok Seumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan, dan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 muncul lagi pemberontakan di Meureu di bawah pim¬pinan Teuku Hamid yang juga dapat dipadamkan oleh pasukan Jepang. 2. Karang Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawannya, namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan sangat kejamnya. 3. Sukamanah (Kabupaten Tasikmalaya), tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa. Dalam perlawanan ini Zaenal Mustafa berhasil mem-bunuh kaki-tangan Jepang. Dengan kenyataan seperti ini, Jepang melaku-kan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat. 4. Blitar, pada tanggal 14 Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi (putra Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak sendirian dan dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supri¬yadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal, ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut temyata berhasil dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indo¬nesia tidak dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap peperangannya dalam Perang Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu. 5. Dampak Pendudukan Jepang bagi Bangsa Indonesia Bidang Politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah pen¬dudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun yang bersifat sosial, ekonomi, dan agama. Organisasi-organisasi itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan )epang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh pemerintah Jepang, walaupun masih terdapat beberapa organisasi politik yang terus berjuang menentang pendudukan Jepang di Indonesia. Bidang ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis, tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang. Bidang pendidikan Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama yang diindonesiakan. Padahal tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang Pasifik. Bidang kebudayaan Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit. Cara menghormat seperti itu merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propa¬ganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada jaman Jepang. Iwa Kusuma Sumantri dari buku "Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah" menulis "kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat merintangi kemajuan kita, mulai berkurang. Bangsa kita yang telah bertahun-tahun digembleng oleh penjajah Belanda untuk selalu 'nun inggih' kini telah berbalik menjadi pribadi yang berkeyakinan tinggi, sadar akan harga diri dan kekuatannya. Juga cara-cara menangkap ikan, bertani, dan lain-lain telah mengalami pembaharuan-pembaharuan berkat didikan yang diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu tidak secara sadar menginsafinya. Untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang dinamai Taiso, sangat baik untuk kesehatan mereka itu. Saya kira untuk kebiasaan sehari-hari yang tertentu (misalnya senin) bagi anak-anak sekolah maupun untuk para pegawai atau buruh untuk menghormati bendera kita (merah putih) serta pula menyanyi-kan lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional merupakan kebiasaaan yang diwariskan Jepang kepada bangsa Indonesia. Bidang sosial Selama masa pendudukan Jepang kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah, karena sega-la kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih lagi rakyat dijadikan romusha (kerja paksa). Sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Bidang birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut (kaigun). Sistem pemerintahan atas wilayah diatur berdasarkan aturan militer. Dengan hilangnya orang Belanda di pemerintahan, maka orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yang sebelumnya hanya bisa dipegang oleh orang Belanda. Termasuk jabatan gubernur dan walikota di beberapa tempat, tapi pelaksanaannya masih di bawah pengawasan Militer Jepang. Pengalaman penerapan birokrasi di Jawa dan Sumatera lebih banyak daripada di tempat-tempat lain. Namun, penerapan birokrasi di daerah penguasaan Angkatan Laut Jepang agak buruk. Bidang militer Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidi-kan militer melalui organisasi PETA. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam PETA inilah yang nantinya menjadi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Penggunaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. A. Teeuw (ahli bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda) menya-takan bahwa tahun 1942 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Belanda dilarang penggunaannya dan digantikan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan sejak awal tahun 1943 seluruh tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan dan harus diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi telah diangkat menjadi bahasa resmi pada instansi-instansi pemerintah-an atau pada lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa penulisan yang tertuang pada hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia. Sastrawan-sastrawan terkenal pada masa itu seperti Armijn Pane dengan karyanya yang terkenal berjudul Kami Perempuan (1943), Djiiiak-djinak Merpati, Hantu Perempuan (1944), Saran^ Tidak Berharga (1945) dan sebagainya. 1'i'ngarang-pengarang lainnya seperti Abu llanifah yang memakai nama samaran El Hakim dengan karya dramanya berjudul Taufan di atas Asia, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Pada masa pendudukan Jepang, banyak karya seniman Indonesia yang hanya diterbitkan melalui surat kabar atau majalah dan setelah perang selesai baru diterbitkan sebagai buku. Sementara itu juga terdapat penyair terkenal pada zaman pendudukan Jepang seperti Chairil Anwar yang kemudian mendapat gelar tokoh Angkatan 45. Karya-karya Chairil Anwar menjadi lebih terkenal karena karyanya itu muncul pada awal revolusi Indonesia, di antaranya yang ber¬judul Aku, Karawang-Bekasi dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintah pen¬dudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk meng-gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan dan sebagainya.